Bupati Jember Menghadapi Masalah Kemiskinan Ekstrem
Bupati Jember, Muhammad Fawait, akan segera melaporkan masalah kemiskinan ekstrem yang terjadi di wilayahnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu titik kritis kemiskinan ekstrem berada di tengah lahan BUMN. Bupati yang akrab disapa Gus Fawait ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk mengatasi tantangan ini.
“Kami tidak lelah-lelah untuk melaporkan kepada pemerintah pusat terkait kondisi di Jember yang memiliki masyarakat miskin ekstrem,” ujarnya.
Menurut Gus Fawait, kemiskinan ekstrem di Jember adalah ironi. Sebab, Jember kaya akan sumber daya alam dan manusia. Meskipun memiliki kampus besar dan pendidikan yang cukup banyak, Jember justru memiliki tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Jawa Timur.
Dampak Kemiskinan Ekstrem pada Kesehatan dan Sosial
Kemiskinan ekstrem di Jember juga berdampak pada sektor lain seperti sosial dan kesehatan. Angka kematian ibu hamil, kematian bayi, dan stunting di Jember sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses kesehatan yang memadai.
“Masyarakat tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena mereka miskin ekstrem,” katanya.
Menurut data Pemerintah Kabupaten Jember, jumlah penduduk miskin mencapai 222.254 jiwa atau 54.284 KK. Di antaranya, sebagian besar berada di lahan hutan dan perkebunan. Misalnya, di lahan hutan terdapat 83.829 jiwa atau 19.886 KK, sedangkan di lahan perkebunan terdapat 22.043 jiwa atau 5.325 KK.
Kondisi Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN
Sebagian warga miskin ekstrem tinggal di Perkebunan Silosanen, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Perkebunan ini dikelola oleh PTPN 1 Regional 5 Surabaya. Salah satu warga yang tinggal di tengah lahan tersebut adalah Buniman (65).
Buniman tinggal di rumah yang disediakan oleh PTPN, bukan miliknya sendiri. Ia bekerja sebagai buruh borongan dengan upah harian sebesar Rp 40.000. Namun, pekerjaannya tidak menentu. Hingga saat ini, Buniman belum memiliki rumah sendiri maupun lahan untuk digarap secara mandiri.
Kondisi serupa juga terlihat di lahan Perhutani, yaitu di Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo. Saniman (65) tinggal di gubuk kecil bersama istrinya yang sakit stroke.
Respons dari PTPN dan Perhutani
Pelaksana Tugas (Plt) Kasubag Kesekretariatan & Humas PTPN I Regional V Surabaya, M Syaiful Rizal, mengakui bahwa banyak warga tinggal di dalam perkebunan. Namun, ia membantah bahwa lahan tersebut adalah milik perusahaan.
Menurut Rizal, lahan yang ditempati warga adalah lahan eks bengkok atau lahan desa yang berada di luar HGU. “Warga bekerja sebagai pekerja borongan, tetapi itu bukan lahan PTPN,” jelasnya.
Sementara itu, Administratur Perhutani Jember, Eko Teguh Prasetyo, menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan bukan tanggung jawab utama Perhutani. Namun, pihaknya siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Perhutani telah menerapkan skema kemitraan kehutanan, seperti Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui skema ini, masyarakat diizinkan menggarap lahan negara secara agroforestri.
Penutup
Artikel ini merupakan bagian dari perjalanan tim Ekspedisi Nusaraya di Kabupaten Jember, mulai dari 27 November hingga 2 Desember.
