Virdian Aurello: Prabowo Tak Minta Maaf dan Miliki Ribuan Hektar Lahan di Aceh

Kritik Terhadap Penanganan Bencana di Sumatra

Virdian Aurellio, seorang kreator konten yang terlibat dalam gerakan #LawanButaPolitik, mengkritik keras penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Menurutnya, pemerintah dinilai lambat, tidak transparan, dan gagal menunjukkan kepemimpinan moral. Ia menuding bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak menunjukkan penyesalan atas kebijakan lingkungan sebelumnya.

Ia menyatakan bahwa pemerintah gagal mengambil langkah strategis seperti audit deforestasi, alokasi anggaran besar, dan penetapan status bencana nasional. Dalam acara dialog Bola Liar yang tayang di Kompas TV, Jumat (5/12/2025), Virdian menyatakan bahwa generasinya berhak marah kepada generasi tua karena merasa akan menanggung seluruh dampak kerusakan lingkungan yang diwariskan para elite atau generasi tua hari ini.

“Saya pribadi sudah enggak percaya bahwa negara hari ini bisa mengatasi berbagai permasalahan lingkungan. Saya rasa generasi muda seperti saya dan teman-teman di sini marah. Marah semua sama negara dan juga seluruh generasi tua,” katanya.

Virdian juga menyebut bahwa suatu hari nanti, mereka yang sekarang menikmati uang-uang tambang, sawit, dan deforestasi akan menghadapi akibatnya. “Mereka sudah enggak ada, sudah mati,” katanya.

Kritik Terhadap Donasi Publik

Virdian menyoroti langkah pemerintah membuka donasi publik untuk korban bencana. Ia menilai negara terlalu fomo dan tidak perlu ikut-ikutan membuat donasi. “Tiap hari rakyat sudah donasi ke negara lewat pajak,” ujarnya.

Ia menyebut negara seharusnya mengambil kembali kerugian dari korupsi lingkungan yang nilainya ratusan triliun, bukan meminta sumbangan ke rakyat, jika perlu uang. “Kalau negara memang ingin nambah duit, rampas balik itu berbagai korupsi lingkungan yang jumlahnya sampai ratusan triliun. Jangan malah bikin donasi di internal,” kata Virdian.

Tudingan ke Presiden Prabowo

Virdian juga menilai Presiden Prabowo sama sekali tidak menunjukkan sikap tegas maupun penyesalan atas kebijakan lingkungan sebelumnya dan saat ini. Di mana Prabowo pernah tidak peduli dengan peringatan para aktivis lingkungan soal deforestasi dan menganggap sama sekali tidak berbahaya mengganti hutan dengan pohon sawit.

“Saya enggak pernah lihat sampai detik ini, Presiden sampai ke Sumatera Utara, ke Aceh, ke Sumatera Barat mengatakan, ‘Saya minta maaf, saya pernah mengatakan bahwa sawit itu juga pohon. Saya ternyata kurang cermat, saya salah’,” kata Virdian.

Lalu kata Virdian, presiden juga tidak pernah menginstruksikan bahwa nantinya seluruh mobilitas anggaran akan difulkan untuk warga Sumatra. “Misalnya, MBG kita potong dulu, kita kasih ke Sumatera, sebab Rp 1 triliun per hari loh MBG,” ujarnya.

Selain itu, kata Virdian, Presiden Prabowo juga tidak pernah mengatakan bahwa akhirnya akan melakukan audit deforestasi, akan melakukan pembenahan tata ruang, dan akan melakukan pemulihan jangka panjang yang serius.

“Kenapa presiden tidak mengatakan itu? Ya karena Presiden punya hektar lahan 7 kali lebih Singapura. Di situ Presiden punya lahan hektarnya,” papar Virdian.

Solidaritas Masyarakat

Ketidakpercayaan publik, kata Virdian, membuat solidaritas masyarakat melampaui gerak pemerintah. “Dalam tiga hari, masyarakat menitipkan Rp410 juta ke saya untuk disalurkan. Feri Irwandi bisa kumpulkan Rp10 miliar dalam sehari. Kenapa? Karena kita saling percaya,” bebernya.

Virdian menegaskan makin banyak warga enggan berdonasi melalui skema resmi pemerintah karena khawatir penggunaan dananya tidak transparan. Karenanya Virdian meminta pemerintah segera menyatakan status bencana nasional untuk Sumatra sebagai bentuk keseriusan.

“Kalau benar-benar istana ingin mendengar apa yang menjadi harapan publik, statuskan bencana nasional untuk bencana Sumatera. Karena dengan begitu kita akan tahu standing point dari negara adalah berpihak kepada korban, berpihak kepada generasi muda yang kita ingin hidup tidak dengan tenggelam,” kata Virdian.

Tanggapan dari Pihak KSP

Sebaliknya, Plt Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Telisa Aulia Falianty, menyatakan bahwa Presiden serius dalam melihat bencana Sumatra. Namun buktinya yang dipaparkan Telisa, bahwa mereka hanya selalu mendapat panggilan agar melakukan updating atau laporan terbaru dari bencana Sumatra.

“Buktinya kami, istilahnya ee hampir setiap saat itu selalu mendapatkan call, untuk segera melakukan updating, updating, dan progress gitu,” katanya.

“Jadi kami selalu apa namanya ya, di bawah pengarahan kepala staf kami, selalu apa ya, istilahnya apa yang harus dilakukan tindak lanjut apa, tindak lanjut apa, harus bicara dengan berbagai K/L. Jadi istilahnya tidak pernah berhenti untuk berkoordinasi dengan K/L,” kata Telisa.

Menurut Telisa, KSP kita tidak punya tangan langsung, tapi lebih kepada bagaimana mensinergikan. “Jadi dan arahan-arahan itu, selalu kami dapatkan bahwa untuk selalu penanganan ini Pak Presiden selalu bilang ini harus segera ditangani dan ini dalam proses gitu,” ujarnya.

Jadi Telisa berharap masyarakat juga memberikan waktu. “Artinya karena kan kita tidak mungkin semua itu dalam on the spot ya, pasti pengin cepat, memang penanganan harus cepat, tapi artinya pasti butuh proses. Jadi ini semua dalam proses kan, kita juga ada Satgas PKH,” katanya.

Dimana satgas yang ada sejaj 2025 sudah menunjukkan keseriusan penertiban kawasan hutan. “Dan di situ sudah banyak kasus-kasus yang diungkap. Kami juga setiap hari menerima pengaduan dari masyarakat kalau ada permasalahan di hutan. KSP juga misalkan membuka ruang, pengaduan masyarakat. Kita ada tim khusus untuk pengaduan masyarakat,” ujarnya.

Jadi sebenarnya, menurut Telisa, pihaknya bisa melakukan early warning. “Tapi memang karena kami juga kebetulan, baru 1 bulan, Jadi artinya bahwa kami juga membuka ruang-ruang untuk itu. Tapi memang mungkin butuh proses ya, dalam arti kan karena ini semua sudah bergerak ke gakum kehutanan kemudian sedang menginvestigasi,” katanya.

Selain itu menurutnya Kementerian Lingkungan Hidup sudah memanggil Kementerian Kehutanan. “Juga sudah melakukan aksi-aksinya gitu. Jadi memang ee apa namanya itu semua membutuhkan waktu dan tentu kerja sama semua pihak. Jadi kami menerima positif masukan-masukan ini, tapi itu tadi akan kita tindaklanjuti secara bertahap seperti itu,” ujarnya.