Peran Pemerintah dalam Menghadapi Ancaman Bencana
Indonesia, yang terletak di kawasan cincin api Pasifik, sering menghadapi berbagai jenis bencana seperti tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi, dan tsunami. Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menilai bahwa ancaman bencana yang terjadi hampir sepanjang tahun memerlukan persiapan yang lebih kuat, baik dari segi infrastruktur penyelamatan maupun kompetensi sumber daya manusia.
Dalam rapat dengar pendapat Komisi V dengan Kepala BMKG dan Kepala Basarnas, Lasarus menekankan pentingnya peningkatan kemampuan deteksi dini serta respons cepat di lapangan. Ia menyoroti bahwa situasi kebencanaan yang terus berulang menuntut pemerintah untuk meningkatkan kesiapan dan kualitas personel yang terlatih.
Kemampuan Penyelamatan yang Harus Ditingkatkan
Menurut Lasarus, kemampuan penyelamatan tidak hanya bergantung pada peralatan, tetapi juga pada kualitas personel BNPP/Basarnas. Ia menegaskan bahwa proses evakuasi memiliki batas waktu krusial sehingga hanya dapat ditangani oleh petugas terlatih. Pemahaman terhadap prosedur penyelamatan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau risiko fatal di lapangan.
“Golden time ini hanya bisa ditangani oleh orang-orang terampil, orang-orang terlatih dan orang-orang yang mengerti bagaimana cara menyelamatkan orang dalam situasi bencana,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa niat untuk menolong harus disertai dengan cara yang benar agar tidak menimbulkan akibat yang fatal.
Evaluasi Teknologi Deteksi Dini
Berdasarkan informasi yang beredar, siklon tropis yang terdeteksi di atas Sumatera telah memicu hujan ekstrem setara curah hujan satu bulan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan dalam memprediksi kondisi cuaca berbahaya yang dapat memicu banjir bandang di berbagai wilayah. Lasarus menilai bahwa peningkatan teknologi deteksi dini tidak bisa lagi ditunda.
Ia bertanya kepada Kepala BMKG, apakah teknologi dan peralatan yang dimiliki saat ini sudah mampu mendeteksi fenomena tersebut. Hal ini penting untuk memberikan kewaspadaan kepada masyarakat terhadap potensi bencana yang mungkin terjadi.
Mitigasi sebagai Instrumen Penting
Meskipun karakter geografis dan pola pemukiman masyarakat membuat bencana sulit dihindari sepenuhnya, Lasarus menegaskan bahwa dampaknya dapat dikurangi signifikan melalui kewaspadaan, edukasi kebencanaan, dan sistem peringatan dini yang bekerja efektif. Menurutnya, mitigasi adalah instrumen penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian.
Lasarus mendorong BMKG dan Basarnas sebagai mitra Komisi V DPR RI untuk memperkuat koordinasi dengan BNPB, baik dalam penanganan maupun dalam antisipasi jangka panjang. Ia menilai bahwa penanggulangan tidak boleh hanya bersifat reaktif setelah bencana terjadi, tetapi juga harus mencakup upaya pencegahan di daerah berisiko tinggi.
Pemetaan Wilayah Rawan Bencana
Sebagai penutup, Lasarus menyampaikan bahwa kawasan rawan bencana perlu dipetakan secara menyeluruh agar masyarakat tidak tinggal di lokasi yang memiliki risiko tinggi. Ia menilai pemetaan yang akurat akan membantu pemerintah memberikan edukasi dan kebijakan penataan ruang yang lebih aman. Upaya ini dianggap penting untuk meminimalkan korban dan kerusakan pada bencana-bencana berikutnya.
Data Terbaru tentang Bencana di Sumatera
Data terbaru dari Dashboard Penanganan Darurat Banjir dan Longsor Sumatera Tahun 2025 menunjukkan eskalasi signifikan pada jumlah korban. Rekapitulasi hingga Senin (1/12/2025) pukul 16.58 WIB mencatat 533 orang meninggal dan lebih dari 500 lainnya masih hilang akibat banjir bandang dan longsor. Kondisi ini menggambarkan tingkat keparahan bencana yang menyebar di sejumlah wilayah.
Laporan sementara juga mencatat sekitar 2.500 warga mengalami luka serta lebih dari 553 ribu mengungsi. Secara keseluruhan, bencana tersebut berdampak pada sekitar 1,4 juta penduduk yang tersebar di 48 kabupaten dan kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Skala dampaknya menuntut penanganan lintas sektor dengan sumber daya yang lebih terkoordinasi.
Upaya Penyelamatan yang Dilakukan
Pada RDP tersebut, Kepala BNPP/Basarnas melaporkan bahwa pengerahan kekuatan untuk operasi SAR di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan yang terbesar sepanjang 2024–2025. Lebih dari 6.000 personel dikerahkan sejak bencana hidrometeorologi melanda kawasan tersebut pada 25 November 2025. Kapasitas ini menunjukkan upaya maksimal untuk mempercepat pencarian dan penyelamatan di titik-titik terdampak.
Peralatan SAR yang digunakan mencakup helikopter, drone thermal, kapal laut, perahu karet, truk, dan berbagai kendaraan taktis yang dikirim dari sejumlah kantor SAR di Sumatera dan Jakarta. Basarnas menyatakan bahwa kekuatan ini masih dapat ditambah seiring kebutuhan di lapangan, termasuk dukungan kapal dan helikopter tambahan untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Penguatan ini diharapkan dapat mempercepat evakuasi dan membuka akses ke daerah yang sulit dijangkau.
