Kementerian UMKM Tindak Lanjuti Keluhan Terkait Agunan dalam KUR
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menunjukkan perhatian serius terhadap keluhan yang muncul dari pelaku UMKM mengenai permintaan agunan saat mengajukan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah berkomitmen untuk melakukan pengawasan lebih ketat terhadap bank-bank penyalur KUR agar distribusi kredit sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan bahwa pihaknya akan rutin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke bank-bank penyalur KUR. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses penyaluran KUR berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sidak dilakukan secara spontan agar bisa mendapatkan kondisi riil di lapangan.
Maman menyebutkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari pelaku UMKM terkait kasus KUR Rp1–100 juta yang masih diminta agunan. Hal ini menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk turun langsung dan memantau langsung situasi di lapangan.
“Saya banyak dapat aspirasi bahwa kok kredit KUR dari angka Rp1–100 juta masih dimintakan agunan. Ya tentunya saya harus turun dong,” ujar Maman dalam konferensi pers di Ayana Mid Plaza, Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Menurutnya, sidak ini penting untuk memantau kualitas penyaluran KUR di lapangan. Terlebih, ada 44 bank penyalur KUR yang harus diawasi. Maman menegaskan bahwa langkah sidak ini bukanlah kewajiban tetap, melainkan mekanisme pengawasan fleksibel. Namun, pendekatan ini berbeda dengan kunjungan yang terencana, yang menurutnya tidak bisa disebut sidak.
Dia menjelaskan bahwa ada faktor situasional dan pertimbangan internal bank, termasuk evaluasi terhadap prospek usaha calon debitur. Ke depan, Kementerian UMKM akan terus melakukan pendalaman dan verifikasi untuk memastikan kebijakan KUR diimplementasikan sesuai aturan.
Namun, Maman menekankan bahwa tidak semua bank menyimpang dan telah menjalankan mekanisme KUR secara konsisten serta memberikan pelayanan sesuai ketentuan.
“Ada juga beberapa bank yang kita cek, di cabang-cabang tertentu dia serius menjalankan aturan sesuai dengan mekanisme,” tambahnya.
Sebelumnya, dalam sebuah video di akun Instagram Antara, Kamis (27/11/2025), Kementerian UMKM melakukan sidak ke salah satu unit PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) atau BRI setelah menerima laporan masih ada masyarakat yang diminta menyerahkan agunan untuk pengajuan KUR di bawah Rp100 juta.
Dalam video tersebut, Maman bertanya mengenai persyaratan mengajukan KUR. Petugas menjawab bahwa syaratnya pemohon harus memiliki usaha dan harus melewati tahap BI Checking. Politisi dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) itu lalu bertanya terkait masalah agunan. Sebab, dia mendapat laporan bahwa bank masih meminta agunan kepada pemohon UMKM yang mengajukan KUR.
Maman menegaskan bahwa KUR dari rentang Rp1 juta hingga Rp100 juta resmi tidak memerlukan agunan. “Untuk pinjaman KUR dari angka Rp1 juta sampai 100 juta memang tidak memerlukan agunan,” terangnya.
Skema baru KUR kini membuat pembiayaan tanpa agunan tersebut ditanggung oleh lembaga penjamin, bukan lagi bank penyalur. Dengan begitu, bank penyalur seperti BRI tidak lagi memikul risiko kredit untuk KUR kecil.
“Artinya, pihak bank penyalur tidak lagi menanggung risiko. Semua sudah dijamin oleh Jamkrindo dan Askrindo,” pungkasnya.
KUR Berkali-kali: Kebijakan Baru untuk Pembiayaan Fleksibel
Kementerian UMKM saat ini juga tengah menggodok kebijakan baru KUR, yang memungkinkan debitur mengajukan pinjaman berkali-kali tanpa batasan jumlah pengajuan. Kebijakan ini dipastikan tidak akan memicu lonjakan kredit macet perbankan alias non-performing loan (NPL).
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan industri perbankan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, meski skema KUR kini dibuat lebih fleksibel.
“Tetap dasarnya kan kompetensi dan kemampuan track record membayar mereka. Ingat lho ya. Jadi bukan berarti kita buka ruang beberapa kali, akhirnya bisa serampangan juga memberikan pinjaman sebebas-bebas, enggak,” kata Maman.
Maman menuturkan bahwa perbankan tetap akan memeriksa rekam jejak (track record) debitur secara ketat sebelum memberikan pinjaman lanjutan. Menurutnya, perbankan tidak akan melonggarkan penyaluran kredit tanpa menilai kemampuan bayar dan akuntabilitas peminjam. Di samping itu, bank juga memiliki kepentingan menjaga nasabah berkualitas.
“Bank itu kalau dia ketemu sama nasabah debitur yang bagus pasti akan dijaga terus sama bank, betul gak? karena kan susah loh nyari debitur yang bagus,” imbuhnya.
Apalagi, sambung dia, selama ini batas maksimal empat kali pengajuan KUR menjadi kendala bagi debitur yang masih membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.
“Nah permasalahannya pada saat dia udah ketemu sama debitur yang bagus, dia kekunci dengan aturan yang hanya bisa 4 kali, akhirnya dia gak bisa,” jelasnya.
Lebih lanjut, Maman juga mengungkap keluhan terkait pembatasan pinjaman ini sering muncul di lapangan dan menjadi salah satu penyebab kuota habis yang kerap dikeluhkan pelaku UMKM.
“Isu di bawah itu mengenai KUR itu pada bilang gini, kuota habis-kuota habis, maksudnya kuota habis itu lo batas lo udah sampai 4 kali, lo udah gak bisa lagi [pinjam KUR],” terangnya.
Maman menilai, dengan dibukanya kembali kesempatan pengajuan tanpa batas, maka debitur yang memiliki rekam jejak baik dapat mengakses pembiayaan lebih fleksibel.
“Industri perbankan ini kan prudent banget, dia good governance banget kan, karena mereka dikunci dengan NPL yang nggak boleh lebih dari 5%,” lanjutnya.
Adapun saat ini, Maman mengeklaim tingkat kredit bermasalah KUR terus mengalami penurunan dan kini berada di level 2,3%.
Di sisi lain, Maman juga meluruskan isu mengenai kenaikan plafon KUR mikro menjadi Rp1 miliar. Dia menegaskan plafon Rp1 miliar tersebut berlaku untuk kategori KUR kecil, sedangkan KUR mikro tetap sebesar Rp500 juta.
