Kepemimpinan PBNU dan Persoalan Internal
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau yang akrab disapa Gus Yahya, menyampaikan pandangannya terkait hasil rapat harian Syuriyah yang menimbulkan keguncangan dalam tubuh organisasi. Menurutnya, keputusan yang diambil dalam rapat tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk memberhentikan siapa pun, baik pengurus lembaga maupun mandataris.
Gus Yahya menegaskan bahwa pemberhentian ketua umum PBNU hanya dapat dilakukan melalui muktamar. Sementara itu, hasil rapat harian Syuriyah hanya mengikat bagi anggota Syuriyah sendiri. “Maka apa yang sebagai keputusan rapat harian Syuriyah beberapa hari yang lalu, ya tidak bisa dieksekusi, tidak bisa mengikat, dan tidak akan ada ujungnya,” ujarnya.
Pertemuan dengan para kiai di kantor pusat PBNU di Jakarta pada malam Ahad, 23 November 2025, menunjukkan bahwa para kiai menyadari bahwa polemik ini tidak membawa manfaat atau konstruktif. Mereka menyesalkan kejadian ini dan meminta agar semuanya dikembalikan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PBNU.
Penyelesaian Masalah Internal
Untuk menyelesaikan masalah internal PBNU, Gus Yahya akan menggelar pertemuan dengan menghadirkan kiai sepuh NU di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Meski waktu belum ditentukan, kesepakatan antara para kiai sudah tercapai. Pertemuan ini diharapkan menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada saat ini.
Sementara itu, Katib ‘Aam PBNU Ahmad Said Asrori, yang hadir dalam pertemuan semalam, menjelaskan bahwa sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Sumatera Utara hadir dalam pertemuan ini. Pertemuan ini menghasilkan tiga kesepakatan utama:
- Semua kiai mengusulkan agar diadakan silaturahmi lebih besar di antara kiai dalam rangka islah.
- Para kiai sepakat kepengurusan PBNU harus selesai sampai satu periode yang muktamarnya kurang lebih satu tahun lagi. Semua kiai sepakat tidak ada pemakzulan atau pengunduran diri.
- Para kiai ingin semuanya melakukan tafakur demi kebaikan bersama, kebaikan masyarakat, kebaikan warga NU dan Indonesia.
Ahmad menegaskan bahwa jika pun ada pergantian kepengurusan harus melalui majelis tertinggi dan terhormat, yakni muktamar Nahdlatul Ulama. Mekanisme pergantian kepengurusan sudah diatur di dalam AD/ART NU.
Konteks Rapat Harian Syuriyah
Pertemuan ini dilakukan setelah Gus Yahya diminta mundur berdasarkan kesimpulan hasil rapat harian Syuriyah PBNU. Risalah rapat itu beredar di grup percakapan sejumlah awak media dan media sosial.
Berdasarkan petikan hasil rapat itu berjudul “Risalah Rapat Harian Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama”, rapat itu digelar di Hotel Aston Jakarta, pada Kamis, 20 November 2025. Rapat harian itu dihadiri oleh 37 orang dari total 53 pengurus harian Syuriyah PBNU.
Dalam surat itu, terdapat dua poin penting hasil keputusan rapat. Yaitu, “Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari sejak diterimanya keputusan rapat Harian Syuriyah PBNU.” Jika Yahya Staquf tidak mengundurkan diri dalam waktu tiga hari, Syuriyah PBNU akan memberhentikannya dari jabatan Ketua Umum PBNU.
Di dalam surat itu disebutkan bahwa peserta rapat menilai kehadiran narasumber yang berafiliasi dengan jaringan Zionisme Internasional dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) telah melanggar nilai dan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Tindakan itu juga bertentangan dengan Muqaddimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama.
Isu Narasumber Kontroversial
Menurut Syuriyah PBNU, pelaksanaan AKN NU dengan narasumber kontroversial di tengah isu genosida Israel dianggap melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025 khususnya Pasal 8 huruf a mengenai pemberhentian fungsionaris yang mencemarkan nama baik NU.
Sebelum rapat harian itu, pengurus PBNU memang sempat mengundang peneliti Zionis Peter Berkowitz di AKN NU, pada pertengahan Agustus 2025. Berkowitz beberapa kali menerbitkan buku yang isinya mendukung Israel. Ia pernah menulis buku berjudul ‘Israel and the Struggle over the International Laws of War (2012)’. Buku ini diterbitkan oleh Hoover Institution Press. Isinya, membela Israel terhadap berbagai kritik hukum internasional —seperti Goldstone Report dan insiden flotila Gaza.
Yahya Cholil Staquf sempat menanggapi undangan kepada Peter Berkowitz. Ia mengaku tidak mengetahui jika Berkowitz kerap membela gerakan Zionis di Palestina. Selama mengenal Berkowitz hampir lima tahun, kata dia, belum pernah ada pembahasan mengenai hal itu. “Jadi, saya mohon maaf sekali kepada masyarakat bahwa saya membuat keputusan tanpa pertimbangan yang teliti dan lengkap terkait Peter Berkowitz ini,” kata dia, beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Yahya memastikan bahwa kedatangan Peter Berkowitz murni untuk menjelaskan soal konsep hak asasi manusia yang sudah ditelitinya.
Hendrik Yaputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
