KPK tampaknya serius dalam menangani kasus korupsi pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumatera Utara. Untuk mempercepat proses penyidikan, lembaga antirasuah ini membagi penyelidikan menjadi tiga satuan tugas (satgas). Setiap satgas dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki pangkat ajun komisaris polisi.
Personel dari ketiga satgas tersebut telah melakukan penelusuran terhadap berbagai petunjuk yang muncul. Salah satu isu penting adalah empat kali pergeseran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumatera Utara 2025 yang dilakukan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. Bobby diduga mengalihkan anggaran ratusan miliar rupiah dari program lain untuk meningkatkan pembiayaan dua proyek jalan, yaitu Sipiongot-Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru-Sipiongot di Kabupaten Padang Lawas Utara.
Bobby Nasution, yang juga menantu mantan Presiden Joko Widodo, sempat muncul dalam kasus suap proyek infrastruktur di Sumatera Utara. Namun hingga perkara itu bergulir di pengadilan, KPK tidak pernah memanggil maupun memeriksanya. Mantan penyidik KPK, Praswad Nugraha, menyatakan bahwa tindakan ini menimbulkan pertanyaan publik tentang keberanian KPK dalam menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Menurut laporan majalah Tempo edisi Minggu, 2 November 2025 berjudul “Para Pelindung Bobby Nasution di KPK”, KPK memiliki alasan mengapa belum memanggil Bobby dalam penyidikan perkara ini. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang menyidangkan dua terdakwa di permasalahan ini sudah memerintahkan Bobby dipanggil sebagai saksi. Namun, KPK tetap bersikeras tidak memanggilnya.
“Penyidik belum menemukan kaitan kasus ini dengan Gubernur,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada Tempo pada 29 Oktober 2025.
Namun, cerita berbeda muncul dari kalangan penyidik KPK. Salah seorang penyidik mengungkapkan bahwa penyidik sebenarnya sudah berencana memeriksa Bobby Nasution. Pertanyaan tentang motif Bobby berkali-kali menggeser anggaran bisa terjawab dengan memeriksanya sebagai saksi. Mereka bahkan sudah menyiapkan surat pemanggilan untuk Bobby. Tapi, tak ada satu pun dari ketiga kepala satgas yang mau meneken surat itu.
Kepada kepala satgas, tim penyidik mencoba memberi solusi agar posisi mereka “aman”. Caranya, surat itu akan meminta Bobby menghadap langsung ke penyidik. Tujuannya, kepala satgas tidak langsung muncul dalam pemeriksaan. Tapi ketiganya malah menunda-nunda menjawab permintaan penyidik. Mereka tetap enggan memanggil Bobby. “Mereka enggak berani, tak jelas apa yang ditakuti,” ujar penyidik itu.
Salah satu kepala satgas itu adalah Rossa Purbo Bekti. Seorang penyidik mengatakan Rossa bahkan menolak menggeledah kantor Gubernur Sumatera Utara. KPK sudah menggelar operasi tangkap tangan pada 26 Juni 2025. Dalam operasi itu, KPK menangkap lima orang. Salah satunya Kepala Dinas PUPR Sumut Topan Obaja Putra Ginting alias Topan Ginting. Topan merupakan orang dekat Bobby. Penyidik tersebut mengatakan bahwa lambatnya penggeledahan akan memberikan waktu bagi pihak lain untuk membersihkan jejak korupsi di Medan.
Selama penyidikan, KPK sudah memanggil pihak lain sebagai saksi. Salah satunya adalah Rektor Universitas Sumatera Utara (USU) Muryanto Amin alias Mury. Dia selama ini dikenal dekat dengan Bobby. KPK bahkan mengatakan Mury menjadi tenaga ahli atau konsultan untuk Gubernur Bobby Nasution sambil tetap menjabat rektor.
“Beliau dilibatkan sebagai ahli atau expert,” ucap Ketua KPK Setyo Budiyanto.
Pemeriksaan itu penting karena Mury yang diduga mengenalkan Topan kepada Bobby. KPK sudah memanggil Mury untuk diperiksa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada 15 Agustus 2025. Tapi ia tak hadir dengan alasan ada urusan lain di kampus. Ia juga mangkir pada saat pemanggilan kedua.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu sebenarnya sudah menyatakan berencana memanggil Mury untuk ketiga kali. Asep mengimbau Mury bersedia diperiksa. “Penyidik sedang mendalami apakah dia nanti perlu dipanggil lagi,” ucapnya.
