Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengungkapkan ada puluhan tempat yang dimaksud diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah 2024. Dari jumlah total itu, terdapat 16 tempat yang mana tak sanggup mengadakan PSU lantaran keterbatasan anggaran.
Hal itu diungkap Ribka pada waktu rapat kerja (raker) bersatu Komisi II DPR pada Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Pusat, Kamis (27/2/2024).
Sebanyak 24 area telah dilakukan mengoordinasikan pelaksanaan PSU ke Kemendagri. “Dari 24 tempat yang mana akan melaksanakan PSU dapat dikelompokan sesuai dengan kesiapan juga kemampuan pendanaan sebagaimana yang mana sudah ada kami koordinasikan dari Kemendagri,” ujar Ribka.
Dari total itu, ada 8 area yang mana siap menggelontorkan dana untuk melaksanakan PSU. Delapan wilayah itu yakni Kota Bungo, Wilayah Bangka Barat, Daerah Barito Utara, Daerah Magetan, Daerah Mahakam Ulu, Kota Kutai Kertanegara, Kota Siak, serta Wilayah Banggai.
“Sedangkan wilayah yang dimaksud bukan sanggup atau masih membutuhkan permintaan atau bantuan dana baik dari provinsi maupun APBN terdapat 16 daerah,” ucapnya.
Sebanyak 16 tempat yang digunakan tak sanggup menyelenggarakan PSU yakni Provinsi Papua, Kota Kepulauan Talaud, Wilayah Buru, Wilayah Pulau Taliabu, Daerah Pasaman, Daerah Empat Lawang.
Kemudian Daerah Pesawaran, Daerah Bengkulu Selatan, Daerah Serang, Daerah Tasikmalaya, Kota Boven Digoel, Daerah Gorontalo Utara, Daerah Parigi Moutoung, Pusat Kota Banjarbaru, Pusat Kota Palopo, juga Perkotaan Sabang.
