jenepontoinfo.com – JAKARTA – Ketua DPD Sultan B Najamuddin menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Pilkada sangat mahal dan sebaiknya kepala daerah dipilih melalui DPRD sebagai tesis yang perlu dipertimbangkan secara serius.
Menurut Ketua DPD ke-6 RI itu, pihaknya sangat memperhatikan dan meneliti proses Pilkada Serentak 2024. DPD percaya bahwa Pilkada adalah perayaan demokrasi masyarakat dan juga merupakan bagian penting dari otonomi daerah yang harus dilaksanakan dengan baik untuk menghasilkan kepala daerah yang berkualitas.
“Pernyataan dari Presiden dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia adalah hasil dari kajian yang dilakukan oleh banyak pihak yang mulai khawatir dengan proses Pilkada yang semakin tidak efisien. Kami juga telah membahas isu ini dengan Presiden Prabowo dalam beberapa pertemuan kami,” ujar Sultan, Jumat (13/12/2024).
Namun, Pilkada langsung juga tidak menjamin adanya legitimasi yang kuat dari kehendak rakyat dalam proses Pilkada. Hal ini terbukti dengan semakin rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak yang baru berlangsung.
“Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak kali ini kurang dari 70 persen secara nasional. Bahkan di Pilkada Jakarta hanya mencapai 58 persen dan masih banyak gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” ungkapnya.
Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem politik saat ini, terutama dalam sistem Pemilu dan sistem partai politik. DPD telah mengusulkan beberapa opsi melalui buku “Green Democracy” untuk memperbaiki sistem Pemilu secara bertahap. Salah satu opsi yang diusulkan adalah melalui DPRD untuk memilih Gubernur, sementara pemilihan kepala daerah kabupaten/kota masih tetap dilakukan secara langsung.
Tujuan dari opsi ini, kata Senator asal Bengkulu itu, adalah agar Gubernur dapat menerapkan program pemerintah dengan maksimal dan dapat dievaluasi kapan saja oleh Presiden. Selain itu, Gubernur juga dapat bekerja tanpa adanya tekanan politik dan desakan dari masyarakat.
Mantan Gubernur Bengkulu itu juga menyatakan bahwa DPD akan mengevaluasi dan meneliti sistem Pilkada dengan mempertimbangkan partisipasi dan keinginan masyarakat. Dalam masa reses ini, DPD akan mendengarkan masukan dari masyarakat mengenai proses Pilkada yang telah berlangsung.
“Pada akhirnya, kita harus mendengarkan keinginan dan harapan masyarakat. Sambil terus melakukan edukasi politik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” ujar Sultan.
“Intinya, kita memiliki beberapa opsi untuk menyederhanakan dan membuat demokrasi kita menjadi lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan kualitasnya agar demokrasi di Indonesia semakin matang,” tambahnya.
Penulis yang aktif meliput dunia hiburan dan tren media sosial. Ia menghabiskan waktu senggang dengan mendengarkan musik pop, mengedit video ringan, dan menjelajahi akun kreator. Ia percaya bahwa hiburan adalah bagian dari dinamika masyarakat. Motto: “Kreativitas adalah energi kehidupan.”
