“Skandal Sudirman Said: Ketua PMI Terlibat Kegiatan Ilegal Menurut Agung Laksono”

jenepontoinfo.com – JAKARTA – Mantan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI), Sudirman Said memberikan tanggapannya terhadap terpilihnya Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI dalam Munas Tandingan. Sudirman menyatakan bahwa proses ini dianggap sebagai pengabaikan terhadap prinsip-prinsip gerakan kepalangmerahan yang dijunjung oleh PMI.

Seperti yang diketahui, PMI memiliki tujuh prinsip gerakan kepalangmerahan yang menjadi landasan dalam menjalankan kegiatan. Prinsip-prinsip tersebut adalah kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kesukarelaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan.

Sudirman menegaskan bahwa aturan dan kesepakatan di dalam gerakan kepalangmerahan hanya mengakui satu organisasi kepalangmerahan di setiap negara. Oleh karena itu, setiap negara dapat memilih apakah akan menggunakan logo Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Di Indonesia, telah dipilih logo Palang Merah dan telah diresmikan melalui UU Nomor 1 Tahun 2018.

“Dengan demikian, setiap upaya untuk membentuk organisasi atau mekanisme pengurus tandingan dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum,” ujar Sudirman Said dalam keterangan resminya, Selasa (10/12/2024).

Sudirman menekankan bahwa prinsip Kesatuan berarti bahwa di setiap negara hanya ada satu organisasi kepalangmerahan yang berfungsi untuk melayani seluruh masyarakat di wilayah negara tersebut. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang membentuk pengurus tandingan tanpa dasar hukum yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa mereka tidak memahami tujuh prinsip gerakan kepalangmerahan.

Selain itu, Sudirman juga menegaskan bahwa gerakan kepalangmerahan merupakan gerakan universal yang berlaku di seluruh dunia, sesuai dengan prinsip ketujuh yaitu Kesemestaan. Oleh karena itu, sebagai bangsa yang beradab, kita tidak boleh membuat malu di mata dunia. Jika kejadian seperti Munas Tandingan dibiarkan, maka kita akan dipermalukan di dunia internasional.