Jenepontoinfo.com – Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang mengatur penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menuai kontroversi. Pasalnya, hal tersebut dinilai melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Hikmahanto Juwana, mempertanyakan keputusan tersebut. Menurutnya, pemuatan identitas merek merupakan hak pemilik usaha untuk membedakan produknya dengan pesaing. Selain itu, kebijakan penyeragaman kemasan rokok juga dianggap sebagai intervensi asing yang dapat merugikan industri hasil tembakau.
“Para pelaku usaha tentu ingin bersaing dengan cara membedakan merek mereka dengan pesaing,” ujar Hikmahanto, Jumat (8/11/2024).
Dia juga menyoroti tekanan dari luar yang diberikan pada industri hasil tembakau, termasuk melalui Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Menurutnya, salah satu pasal dalam FCTC menuduh bahwa tampilan bungkus rokok dapat meningkatkan jumlah perokok. Namun, hal ini dinilai tidak benar dan perlu dipertanyakan kembali. Hikmahanto melihat kebijakan penyeragaman kemasan rokok sebagai upaya pemaksaan dari luar.
Pengaturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini juga dinilai sebagai paradoks di Indonesia. Pada tahun 2012, Indonesia menjadi salah satu negara yang menentang kebijakan serupa yang diterapkan oleh Australia. Namun, sekarang Indonesia justru berupaya untuk menerapkan kebijakan yang sama. Hal ini tentu akan berdampak pada gangguan bagi tenaga kerja dan produk ekspor Indonesia, terutama produk hasil tembakau.
“Kita pernah melawan kebijakan negara lain yang menerapkan plain packaging, tapi sekarang kita malah ingin menerapkannya di Indonesia,” ujar Hikmahanto.
