Awal Tahun 2026: Kembalinya Hegemoni Amerika Serikat
Pada awal tahun 2026, terlihat tanda-tanda kuat bahwa Amerika Serikat (AS) kembali membangun hegemoni global dalam sistem unilateralisme. Hal ini terjadi setelah Donald Trump dilantik untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS pada Januari 2025 lalu. Intervensi militer AS ke wilayah Venezuela untuk menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya pada tanggal 3 Januari 2026 menjadi bukti nyata betapa militer AS sangat kuat, meskipun tindakan tersebut dinilai melanggar hukum internasional.
Intervensi ini tidak hanya terjadi di tingkat regional, tetapi juga memiliki makna geopolitik yang lebih luas. Ia menjadi tanda lahirnya tatanan dunia baru, di mana Amerika Serikat kembali menegaskan diri sebagai kekuatan tunggal dengan pendekatan unilateralisme. Hal ini sejalan dengan doktrin “Make America Great Again” (MAGA) yang dipopulerkan oleh Donald Trump serta “America for Americans” yang dulu diperkenalkan oleh Presiden James Monroe pada tahun 1823.
Doktrin MAGA dan Pengaruhnya Terhadap Politik Global
Slogan “Make America Great Again” atau MAGA, yang diusung oleh Donald Trump sejak pertama kali ia masuk dalam arena politik AS pada Pemilu 2016, mulai mendapatkan momentum ketika ia kembali berada di Gedung Putih pada periode 2025-2029. Petualangan politik, diplomatik, dan militer Trump dalam satu tahun terakhir—yang mencakup kawasan Timur Tengah, Asia, Afrika, Eropa Timur, dan Amerika Latin—tidak luput dari perhatian media internasional.
Beberapa bulan setelah dilantik, Presiden Trump mengguncang perdagangan global dengan kebijakan politik ekonominya yang menaikkan tarif impor secara signifikan, mulai dari 15% hingga 50% bagi banyak negara. Dengan kebijakan ini, Trump berhasil melakukan pemetaan ulang siapa saja yang dianggap sebagai kawan atau lawan, sehingga memperkuat posisinya dalam konteks bipolaritas tatanan dunia pasca-Perang Dingin.
Bipolaritas Dunia Pasca-Perang Dingin
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia tampak terbelah dalam dua kutub besar: Amerika Serikat di satu sisi, dan blok penantang hegemoni AS di sisi lain—yaitu China, Rusia, serta sejumlah negara Global South yang tergabung dalam BRICS. Meskipun situasi ini disebut sebagai “bipolaritas semu”, namun kondisi ini tidak simetris seperti pada masa Perang Dingin.
Pada era Perang Dingin, dunia terbagi jelas dalam dua blok ideologis yang relatif seimbang. Di satu sisi, Amerika Serikat sebagai pemimpin kapitalisme liberal, dan di sisi lain, Uni Soviet sebagai pengusung sosialisme-komunisme. Kedua blok memiliki kekuatan militer, ideologi, dan jaringan aliansi yang solid.
Secara geopolitik, Rusia, China, Korea Utara, Iran, Kuba, dan sejumlah negara lainnya memang terafiliasi sebagai penantang hegemoni AS, tetapi bukan merupakan satu kesatuan blok yang utuh karena setiap negara memiliki posisi masing-masing sebagai pemain (player) dengan keunggulan dan kekuatan sendiri-sendiri.
Kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi baru dan Rusia sebagai kekuatan militer menjadi tanda munculnya rivalitas dalam konteks bipolaritas tersebut. Namun, kebangkitan China yang terus berkembang—mulai dari sektor ekonomi, teknologi tinggi (high technology), hingga industri pertahanannya—dibayangi ancaman kemerdekaan Taiwan yang didukung oleh AS.
Dominasi Amerika Serikat dan Kekuatan Penantang
Ekspansi pengaruh Rusia di beberapa kawasan di Timur Tengah dan Afrika juga dibayangi distabilitas melalui perang melawan Ukraina. Bahkan, kawasan Amerika Latin yang mulai bersentuhan dengan pengaruh China dan Rusia sedang diganggu. Saat ini, AS masih merasa unggul dalam hal militer, finansial, dan memegang kendali institusi-institusi global. Sementara itu, kubu penantang lebih bersifat reaktif dan tidak memiliki kesatuan ideologi yang kuat, sehingga bisa dilemahkan.
Amerika Serikat sepertinya cermat melihat celah ini dan tidak sepenuhnya menerima dunia multipolar. Maka, AS di bawah pemerintahan Trump berupaya memaksakan kembali kepemimpinan globalnya dengan semangat MAGA, bahkan dengan pendekatan kekuatan militer sebagaimana yang dilakukan di Venezuela.
Doktrin MAGA sebagai Fondasi Ideologis
Doktrin MAGA menjadi fondasi ideologis dari konfigurasi hegemoni geopolitik regional dan global. MAGA bukan sekadar slogan populis domestik yang hanya gencar digaungkan Trump saat kampanye pemilu (2016 dan 2024), melainkan juga strategi geopolitik neo-hegomoni ala Monroe. Dalam logika MAGA, multilateralisme dianggap menghambat kepentingan nasional AS, sehingga muncul tindakan sepihak dalam bingkai proteksionisme.
Di sini, standar ganda menjadi nyata bahwa demokrasi dan HAM—yang sering diperlakukan sebagai instrumen politik luar negeri—bukan lagi menjadi nilai universal yang konsisten diterapkan, melainkan hanya sebagai instrumen dominasi hingga hegemoni.
Intervensi Militer AS di Venezuela dan Paradoks Tatanan Dunia
Intervensi militer AS ke Venezuela memperkuat persepsi standar ganda Barat-AS: agresivitas atas nama demokrasi dan HAM, tetapi selektif dalam implementasinya. Inilah paradoks tatanan dunia versi MAGA. Amerika Serikat mungkin kembali unggul secara strategis, tetapi semakin sulit mengeklaim kepemimpinan moral. Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat tampak membesar, tetapi semakin memperkecil legitimasi moralnya di mata dunia internasional.
Dunia memasuki fase pascaliberal: bukan lagi tatanan berbasis norma dan konsensus multilateral, melainkan tatanan bebas moral dan hanya berbasis kekuatan (power-based order).
Geopolitik dan Doktrin Monroe
Intervensi militer AS di Venezuela menjadi contoh konkret sekaligus eksperimen sejarah lahirnya doktrin MAGA di kawasan Amerika Latin sebagai perpanjangan doktrin Monroe di era pemerintahan Trump. Negara ini bukan hanya penting secara geopolitik, melainkan juga strategis secara ekonomi karena memiliki cadangan minyak terbesar di dunia.
Cadangan minyak Venezuela diperkirakan mencapai 303 miliar barel dan menjadi tulang punggung ekonomi negeri itu. Dengan harga saat ini, yaitu sekitar USD 57 per barel, cadangan minyak Venezuela bernilai sekitar USD 17,3 triliun. Dengan fakta itu, intervensi AS ke Venezuela dalam perspektif geopolitik dan strategis dapat dibaca sebagai upaya mengukuhkan pengaruh Washington, mengamankan energi, menekan pengaruh China dan Rusia di Amerika Latin, sekaligus menghidupkan kembali semangat doktrin Monroe—”America for Americans”.
Gagasan tersebut merupakan sebuah gagasan strategis yang pernah dirumuskan Presiden AS, James Monroe (1817 –1825), pada tahun 1823 untuk menegaskan pengaruh AS di kawasan Amerika Latin dan mencegah potensi kembalinya kolonisasi Eropa, sehingga Amerika Latin menjadi halaman belakang eksklusif bagi AS sebagai benteng dari infiltrasi asing.
Dampak Intervensi AS di Venezuela
Langkah yang dilakukan AS ini dapat membawa dampak luas bagi sistem internasional-tatanan dunia. Dunia semakin terfragmentasi ke dalam blok-blok geopolitik. Di satu sisi, negara-negara sekutu AS—NATO, Jepang, Korea Selatan, dan sebagian Amerika Latin—menguatkan barisan bersama Amerika Serikat. Di sisi lain, China dan Rusia mempererat kerja sama strategis, termasuk negara-negara yang selama ini resisten terhadap dominasi Barat, misalnya Iran dan Korea Utara.
Pada blok yang lain, negara-negara selatan (Global South)—termasuk yang baru bergabung dalam BRICS—masih ambigu berada di antara lingkaran blok kekuatan-kekuatan tersebut. Mereka tidak sepenuhnya menyatakan anti hegemoni AS, tetapi merasa khawatir dan skeptis terhadap tatanan liberal Barat.
Dunia pasca-Venezuela bukan dunia tanpa aturan, melainkan dunia dengan aturan yang ditentukan oleh yang paling kuat. Dunia mulai khawatir bahwa apa yang terjadi di Amerika Latin bisa saja terjadi di kawasan lain.
Jika Perang Dingin merupakan pertarungan ideologi, era baru tatanan dunia ini adalah pertarungan kepentingan tanpa moral universal. Intervensi AS ke Venezuela lebih mencerminkan perang kepentingan geopolitik dan strategis: energi, pengaruh kawasan, serta membendung ekspansi pengaruh China dan Rusia.
Bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dinamika ini perlu dicemati secara serius. Tampaknya, hegemonisme bangkit dengan wajah baru. Politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif tidak lagi cukup hanya sebagai slogan, tetapi juga harus menjadi strategi nyata untuk bertahan dan berperan di tengah dunia yang semakin tidak ramah terhadap yang lemah.
