Kritik terhadap Kinerja Menteri dalam Penanganan Pascabencana Sumatra
Sejumlah pengamat politik mengkritik kinerja menteri-menteri pemerintah Presiden Prabowo Subianto dalam menangani pemulihan pasca-bencana di Sumatra. Salah satu yang menyampaikan kritik tersebut adalah Ikrar Nusa Bhakti, seorang pengamat politik yang menilai bahwa reshuffle kabinet perlu dilakukan pada awal tahun 2026.
Menurut Ikrar, kinerja para menteri pembantu Presiden Prabowo tidak memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menangani bencana alam yang menimpa wilayah Sumatra. Beberapa menteri terkena kritik publik karena dianggap gagal menjalankan tugasnya secara efektif dan profesional.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan
Salah satu menteri yang mendapat sorotan tajam adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan. Ikrar menilai bahwa Zulhas dinilai melakukan pencitraan yang tidak sesuai dengan situasi yang sedang dialami oleh korban bencana. Tindakan Zulhas yang viral di media sosial, yaitu saat ia datang mengunjungi korban sambil memanggul beras, dianggap sebagai upaya untuk menarik simpati masyarakat.
“Zulhas seharusnya memiliki pengalaman politik yang cukup lama, tetapi justru berusaha menciptakan kesan tertentu melalui tindakan yang dianggap tidak pantas,” ujar Ikrar dalam sebuah podcast.
Selain itu, rekam jejak Zulhas sebagai mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga menjadi bahan kritik. Ikrar menilai bahwa isu kerusakan hutan yang pernah terjadi di masa lalu tidak mudah hilang dari ingatan masyarakat Aceh dan daerah lain yang terkait dengan hutan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
Selain Zulhas, Ikrar juga menyoroti kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Menurutnya, pernyataan Bahlil yang menyebut bahwa listrik di Aceh sudah 97 persen pulih, tidak sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan. Banyak daerah masih gelap dan belum teraliri listrik.
Ikrar mengungkapkan bahwa pernyataan Bahlil sering kali tidak akurat dan berpotensi menyesatkan. Contohnya, saat Bahlil menyatakan bahwa listrik akan segera pulih dalam beberapa hari, padahal banyak wilayah masih gelap.
“Kita bisa lihat bagaimana rakyat Aceh harus antri panjang hanya untuk mendapatkan BBM satu liter per motor. Ini menunjukkan bahwa kebijakan Bahlil tidak efektif dan bahkan memperparah situasi,” kata Ikrar.
Ikrar juga menyoroti penggunaan genset yang bergantung pada bahan bakar minyak. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan energi yang diambil oleh Bahlil tidak berkelanjutan dan tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat secara utuh.
Kritik terhadap Kinerja Menteri yang Ramai Dikritik
Bagi Ikrar, menteri-menteri yang telah ramai dikritik oleh masyarakat sebaiknya segera diganti. Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja dalam penanganan bencana.
“Paling tidak, beberapa orang yang memang sudah masuk dalam kategori banyak dibicarakan orang sebaiknya diganti,” ujarnya.
Ikrar juga menegaskan bahwa pemerintah perlu lebih responsif terhadap keluhan masyarakat dan memberikan solusi yang nyata, bukan hanya sekadar pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta.
