Pemprov Jateng Masih Miliki Tantangan Toleransi

Pencapaian dan Tantangan Kerukunan Umat Beragama di Jawa Tengah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Kementerian Agama (Kemenag) Jateng telah berhasil membuktikan bahwa wilayah ini memiliki toleransi yang baik. Hal ini berujung pada pencapaian yang luar biasa, yaitu memborong sejumlah penghargaan dalam ajang Harmony Award tahun 2025.

Harmoni Award adalah penghargaan tahunan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberikan kepada pemerintah daerah terbaik dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama. Dalam ajang tersebut, Jateng meraih 9 penghargaan dari 18 kategori yang diperebutkan secara nasional.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan bahwa kolaborasi antara Pemprov Jateng dan Kemenag Jateng telah membuahkan hasil nyata. Salah satunya adalah ditetapkannya sejumlah daerah di Jawa Tengah sebagai kabupaten/kota ramah toleran, seperti Kota Salatiga, Kota Magelang, dan Kota Semarang.

Sementara itu, Kepala Kemenag Jateng, Saiful Mujab, juga menegaskan bahwa kondisi umat beragama di Jateng berlangsung kondusif. Ia menambahkan bahwa pihaknya terus meningkatkan kerukunan umat beragama dengan dibantu oleh berbagai lapisan masyarakat dan organisasi masyarakat.

Namun, meskipun ada pencapaian, masih ada beberapa pekerjaan rumah (PR) bagi Pemrov Jateng dan Kemenag terkait isu kerukunan umat beragama. Direktur Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang, Tedi Kholiludin, mengatakan bahwa PR tersebut sangat banyak dan perlu segera diselesaikan.

Masalah yang Masih Menghambat Kerukunan

Tedi menjelaskan bahwa masalah utama berkaitan dengan pendirian atau pembangunan rumah ibadah. Sampai tahun 2025, masih ada laporan tentang kasus serupa, salah satunya di Karanganyar. Menurutnya, ada sebuah rumah ibadah yang sudah berizin tetapi dihentikan karena desakan dari masyarakat. Solusi harus dicari untuk mengatasi hal ini.

Selain itu, pada tahun 2025 juga terjadi konflik antar ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persaudaraan Islam (FPI) di Pemalang. Tedi menilai bahwa isu ini menjadi potensial konflik terbuka melalui nazab dan simbol-simbol keagamaan. Ia menyarankan agar Pemprov Jateng melakukan mitigasi agar potensi konflik ini tidak menjalar ke daerah lain.

Ia juga mengingatkan soal pemenuhan hak pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Menurutnya, masyarakat penghayat kepercayaan belum sepenuhnya mendapatkan hak pendidikannya. Masih ada temuan di beberapa daerah di Jateng.

Pandangan dari Lembaga Kajian Keberagaman

Eksekutif Esa Insan Indonesia (EIN) Institute Kota Semarang, Ellen Nugroho, menyoroti pentingnya kerukunan antar umat beragama. Menurutnya, penghargaan Harmony Award merupakan simbol yang mengakui Jawa Tengah sebagai daerah yang rukun. Namun, ia menekankan bahwa kerukunan ini tolok ukurnya dari absennya konflik fisik saja.

Ellen menilai bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada benturan tersembunyi, seperti diskriminasi administratif semisalnya sulitnya izin rumah ibadah. Penghargaan ini seharusnya dirasakan sebagai kemudahan nyata untuk semua warga negara menjalankan kehidupan beragama dan berkeyakinan tanpa kecuali.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperkuat kerukunan antar umat lintas agama dan kepercayaan di Jawa Tengah, antara lain:

• FKUB lebih proaktif: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) perlu lebih proaktif melakukan mediasi pra-konflik dan ada transparansi dalam proses rekomendasi izin rumah ibadah.
• Sinergi Kemenag-Pemprov: Sinergi perlu diteruskan bukan hanya di level pimpinan, tapi sampai ke ASN dan guru-guru yang langsung mendidik siswa.
• Kampanye moderasi digital: Pemprov perlu menginisiasi kampanye moderasi yang lebih “kekinian” untuk melawan narasi kebencian di ruang digital.
• Integrasi isu kerukunan religius: Isu kerukunan religius perlu diintegrasikan dengan isu-isu lain yang bisa melampaui sekat antar agama dan kepercayaan.