Pada tahun 2025, partai politik dan organisasi kemasyarakatan (Ormas) besar di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang cukup signifikan. Berbagai konflik internal muncul ke permukaan, mulai dari pemberhentian pimpinan, dualisme kepengurusan, gugatan hukum, hingga pergeseran kader lintas partai. Di balik ketegangan tersebut, upaya rekonsiliasi dan penataan ulang organisasi menjadi indikator penting dalam perjalanan demokrasi internal sepanjang tahun ini.
Konflik Internal PBNU
Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah konflik internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Polemik dimulai dari penyelenggaraan Akademi Kepemimpinan Nasional Nahdlatul Ulama (AKN NU) yang menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh yang dikaitkan dengan Zionisme. Langkah tersebut memicu reaksi keras dari internal PBNU.
Dalam rapat Pengurus Harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025, tindakan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dinilai telah mencemarkan nama baik organisasi. Rapat tersebut menyimpulkan bahwa Gus Yahya melanggar Peraturan Perkumpulan NU Nomor 13 Tahun 2025. Syuriyah PBNU pun meminta Gus Yahya mengundurkan diri dalam waktu tiga hari sejak surat keputusan diterima.
Namun, hingga tenggat waktu berlalu, Gus Yahya tidak mengundurkan diri. Situasi kian memanas setelah beredar Surat Edaran PBNU Nomor 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 yang menyatakan Gus Yahya tidak lagi menjabat Ketua Umum PBNU sejak 26 November 2025 dan diminta melepas seluruh atribut jabatannya. Dalam surat tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar disebut mengambil alih kepemimpinan sementara PBNU.
Gus Yahya menolak keputusan itu dan menyatakan bahwa mekanisme pemberhentian dirinya bertentangan dengan konstitusi organisasi. Dia juga menilai rapat Syuriyah berlangsung tanpa ruang klarifikasi. “Kemudian langsung menetapkan keputusan yang berupa hukuman, ini jelas tidak dapat diterima,” ucapnya.
Di tengah polemik tersebut, Rais Syuriyah PBNU kemudian mengumumkan Zulfa Mustofa sebagai Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU melalui rapat pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Zulfa yang merupakan keponakan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin itu sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Dia pun ditugaskan memimpin hingga Muktamar digelar pada 2026.
Konflik panjang ini akhirnya menemui titik temu menjelang akhir tahun. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Gus Yahya sepakat melakukan islah dalam pertemuan yang diprakarsai para masyayikh dan mustasyar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). “Islah telah tercapai, dan kami bersama Rais Aam sepakat bahwa jalan terbaik bagi jam’iyah adalah melalui Muktamar bersama,” ujar Gus Yahya.
Dualisme PPP Pascamuktamar
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga dilanda konflik kepemimpinan susai Muktamar X pada 27–28 September 2025. Dalam forum tersebut, dua kubu mengeklaim kemenangan secara aklamasi, yakni kubu Muhammad Mardiono dan kubu Agus Suparmanto. Kedua kubu bahkan sama-sama mendaftarkan kepengurusan hasil muktamar ke Kementerian Hukum.
Pemerintah melalui Kementerian Hukum akhirnya mengesahkan kepengurusan Mardiono. Setelahnya, Mardiono menyatakan akan merangkul kubu Agus. Upaya rekonsiliasi kemudian difasilitasi Kementerian Hukum hingga kedua kubu sepakat islah pada 6 Oktober 2025. Mardiono tetap menjadi ketua umum, sementara Agus Suparmanto ditunjuk sebagai wakil ketua umum.
Elite Nasdem Hijrah ke PSI
Dinamika internal juga terjadi di Nasdem menyusul hengkangnya dua elite partai, yakni Ahmad Ali dan Bestari Barus, ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). PSI melantik Ahmad Ali sebagai Ketua Harian dan Bestari Barus sebagai pengurus DPP PSI periode 2025–2030. Sekjen Nasdem Hermawi Taslim mengatakan bahwa keduanya belum mengajukan pengunduran diri saat dilantik. Namun, Hermawi menilai kepindahan itu sebagai pengakuan atas kaderisasi Nasdem oleh parpol lain, termasuk PSI.
PDI-P Diterpa Kasus Hasto
PDI-P menghadapi ujian besar ketika Sekjen Hasto Kristiyanto ditahan KPK pada Februari 2025 dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap terkait Harun Masiku. Meskipun ditahan, PDI-P tidak langsung menunjuk sekjen baru hingga Hasto dibebaskan usai memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto yang disetujui DPR akhir Juli 2025.
Amien Rais Diduga Kader Partai Ummat
Konflik internal Partai Ummat mencuat sepanjang 2025 setelah sejumlah kader menggugat struktur kepengurusan baru partai dan perubahan AD/ART yang dinilai memusatkan kekuasaan di Majelis Syuro kepemimpinan Amien Rais. Gugatan terhadap SK pengesahan kepengurusan dan perubahan AD/ART telah terdaftar di PTUN Jakarta dengan nomor M.HH-6.AH.11.03 Tahun 2025. Sebaliknya, Ketua Umum Partai Ummat Kubu Amien Rais, Ridho Rahmadi menyebutkan, gugatan itu muncul akibat ketidakpahaman kader.
Jurnalis digital yang menaruh perhatian besar pada perkembangan teknologi dan komunikasi. Ia senang membaca jurnal ilmiah, mencoba aplikasi baru, dan melakukan riset kecil untuk mempertajam analisis. Hobinya termasuk bermain catur dan mendengarkan musik klasik. Motto: "Pemahaman mendalam menghasilkan berita yang bernilai."
