Prabowo Ungkap Pelaku Perusak Hutan Sumatra, Banjir dan Longsor Jadi Perhatian

Presiden Prabowo Sebut Ada Pejabat TNI dan Polri Terlibat Dalam Perusakan Hutan Sumatra

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyatakan bahwa dirinya telah mengantongi nama-nama pejabat TNI dan Polri yang terlibat dalam perusakan hutan di Sumatera. Hal ini disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/12/2025). Dalam sidang tersebut, ia menegaskan bahwa praktik ilegal logging tidak hanya merusak ekosistem hutan tetapi juga berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

Di hadapan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Presiden Prabowo mengungkapkan fakta mengejutkan terkait keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik bisnis ilegal logging di Indonesia. Menurutnya, pejabat dari institusi TNI dan Polri diduga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelundupan kayu yang merusak hutan.

“Dari pihak TNI sendiri yang melaporkan, ada pejabat-pejabat, ada petugas-petugas TNI yang terlibat. Dapat laporan juga petugas-petugas Polri terlibat,” jelas Prabowo dalam sidang kabinet.

Ia menegur secara langsung Panglima TNI dan Kapolri agar menindak tegas aparatnya yang terlibat dalam perusakan hutan dan penyelundupan kayu ilegal. “Ini saya benar-benar berharap, Panglima TNI, Kapolri benar-benar bisa menindak aparat-aparatnya yang melindungi kegiatan penyelundupan ini,” tegas Prabowo.

Kerusakan Hutan di Sumatera Menjadi Sorotan Nasional

Kerusakan hutan di Sumatera telah menjadi sorotan nasional bahkan internasional, terutama setelah banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah. Menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut), bencana yang hampir terjadi setiap tahun dipicu oleh kerusakan ekosistem di kawasan Batang Toru atau Harangan Tapanuli.

Jaka Kelana Damanik, Manajer Advokasi dan Kampanye WALHI Sumut, menjelaskan bahwa wilayah terdampak banjir dan longsor masuk kategori risiko tinggi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana nasional Provinsi Sumatera Utara 2022-2026. Satu-satunya kabupaten yang termasuk kategori risiko rendah adalah Samosir, sementara mayoritas wilayah lainnya berada pada risiko tinggi.

“Hanya Kabupaten Samosir yang masuk ke dalam kategori kelas risiko rendah untuk bencana tersebut, sedangkan sebagian besar memiliki kelas risiko tinggi,” ujar Jaka kepada Kompas.com, Rabu (26/11/2025).

Ia menekankan bahwa pembuat kebijakan seharusnya menggunakan data risiko bencana sebagai acuan untuk menciptakan kebijakan yang pro-lingkungan dan dapat meminimalisir dampak bencana ekologis. “Padahal saat banjir tiba, terlihat banyak kayu-kayu terbawa air. Dan jika dilihat dari citra satelit, tampak kondisi hutan yang gundul di sekitar lokasi bencana,” tegasnya.

Data BNPB: Korban Jiwa Meningkat Drastis

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak tragis akibat banjir dan longsor di Sumatera hingga Senin (14/12/2025) malam. Korban jiwa mencapai 1.030 orang, meningkat dari 1.016 korban jiwa pada hari sebelumnya. Sementara korban hilang tercatat 206 orang.

Data ini berasal dari rekapitulasi tiga provinsi terdampak, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan penambahan korban jiwa terjadi setelah 14 jenazah ditemukan di wilayah terdampak. “Jumlah korban meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada Minggu (14/12/2025), menjadi 1.030 pada Senin malam,” jelas Abdul Muhari.

Banjir bandang ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kerugian material yang signifikan. Rumah-rumah warga, fasilitas publik, dan infrastruktur di berbagai wilayah Sumatera mengalami kerusakan parah. Jalur transportasi terputus, sehingga evakuasi dan distribusi bantuan logistik menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan relawan.

Kritik Terhadap Pemerintah Semakin Meningkat

Kritik terhadap pemerintah semakin meningkat seiring terungkapnya fakta bahwa bencana ini dipicu oleh kerusakan hutan akibat praktik ilegal logging dan deforestasi yang dilindungi oleh aparat negara. Banyak pihak menilai pemerintah belum sepenuhnya efektif dalam menegakkan hukum lingkungan dan menghentikan kerusakan hutan yang berlangsung bertahun-tahun.

Selain faktor alam, para ahli lingkungan menekankan pentingnya penegakan hukum dan pengawasan ketat terhadap izin usaha hutan dan tambang. Mereka menilai bahwa bencana seperti ini akan terus berulang jika aparat penegak hukum tidak bertindak tegas terhadap praktik ilegal yang merusak ekosistem.

Sidang kabinet yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting bagi penegakan hukum lingkungan. Dengan menegur langsung Panglima TNI dan Kapolri, pemerintah pusat menunjukkan keseriusan dalam menindak aparat yang terlibat dalam bisnis ilegal logging.

WALHI Sumut juga mengingatkan pemerintah untuk lebih serius dalam melindungi ekosistem Batang Toru dan wilayah hutan lainnya di Sumatera. Mereka menekankan bahwa perlindungan hutan tropis tidak hanya penting untuk konservasi, tetapi juga untuk mencegah bencana ekologis yang merugikan masyarakat luas.

Bencana banjir dan longsor di Sumatera tahun ini kembali membuka mata publik mengenai keterkaitan antara kerusakan hutan, pengelolaan sumber daya alam, dan kebijakan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan politik harus selaras dengan perlindungan lingkungan agar tragedi serupa tidak terulang di masa mendatang.

Presiden Prabowo mengingatkan, tindakan tegas terhadap aparat yang terlibat dalam praktik ilegal harus segera dilakukan. Hal ini menjadi pesan jelas bahwa tidak ada toleransi terhadap pejabat atau petugas negara yang mengambil keuntungan pribadi dengan merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.

Dengan langkah-langkah tegas dari pemerintah, diharapkan ke depan Sumatera dan seluruh Indonesia dapat terhindar dari bencana ekologis serupa. Perlindungan hutan, penegakan hukum, dan kesadaran lingkungan menjadi kunci penting untuk menyelamatkan ekosistem dan kehidupan masyarakat.