Sanksi Berat Menanti Bupati Aceh Selatan
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kini menghadapi sanksi berat setelah diketahui pergi umroh bersama keluarga usai bencana banjir bandang dan tanah longsor menerjang wilayahnya. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari Presiden Prabowo Subianto, yang menyampaikan pernyataan tajam dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Presiden Prabowo tidak langsung menyebut nama Mirwan, namun ucapannya diduga ditujukan untuk bupati tersebut. Ia menegaskan bahwa para kepala daerah dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama saat bencana terjadi. “Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,” katanya.
Prabowo kemudian melontarkan sindiran kepada bupati yang tidak siap bekerja dalam kondisi darurat. Ia lantas meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar menindak bupati yang meninggalkan wilayahnya saat banjir bandang. “Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa… hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut disambut senyum para kepala daerah yang hadir. Prabowo kemudian menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus memberikan dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan.
Langsung Diperiksa
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri) hari ini, Minggu (7/12/2025), dijadwalkan bakal memeriksa Bupati Aceh Selatan Mirwan MS, terkait izin perjalanan keluar negeri. Agenda pemeriksaan tersebut turut dibenarkan oleh Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA.
“Hari ini Bupati Aceh selatan di periksa oleh Tim Itjen Kemendagri,” kata MTA. Menurut MTA, Itjen Kemendagri juga akan melakukan pemeriksaan untuk beberapa pihak lainnya. Untuk tempat dan waktu pemeriksaan dilaporkan bersifat tentatif.
“Tim Itjen sudah berada di Aceh sejak kemarin, terkait perkembangan terbaru nanti akan kami sampaikan segera,” kata MTA.
Langkah cepat Mendagri itu diapresiasi Pengamat Politik Citra Institute, Efriza, yang menilai Tito sedang menegakkan prinsip kepemimpinan daerah dan memastikan kepala daerah tidak mengabaikan rakyatnya pada situasi krisis.
Ancaman Sanksi untuk Bupati Mirwan
Mirwan diduga melanggar Pasal 76 Ayat 1 Huruf i Undang-Undang (UU) tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), yang melarang kepala daerah bepergian ke luar negeri tanpa izin tertulis dari Mendagri. Pelanggaran ini berpotensi dikenai sanksi pemberhentian sementara selama tiga bulan sebagaimana diatur Pasal 77.
Efriza menilai ketegasan Tito mengirim Itjen tak lama setelah mengetahui Mirwan juga mengabaikan larangan Gubernur Aceh Muzakir Manaf menunjukkan bahwa Mendagri tidak memberi ruang bagi kelalaian pejabat daerah. “Turunnya Itjen menunjukkan pusat tidak ingin kejadian ini menjadi preseden buruk bagi disiplin dan etika jabatan kepala daerah.”
Pembelaan Bupati Mirwan
Sementara itu, dalam keterangan tertulis pada Jumat (5/12/2025), Mirwan menyatakan bahwa ia telah turun langsung mengecek kondisi banjir sebelum berangkat. Ia menyebut telah meninjau pengungsian dan memimpin rapat koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Sebelum saya berangkat, saya sudah turun langsung mengecek kondisi masyarakat terdampak banjir dan memastikan seluruh OPD bekerja sesuai alur komando.”
Mirwan juga menanggapi surat Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang sebelumnya menolak permohonan izin ke luar negeri. Menurutnya, surat tersebut baru diterima setelah ia berada di Mekkah. “Surat dari Gubernur Aceh saya ketahui setelah saya berada di Tanah Suci. Informasi dari daerah juga terlambat diterima karena jaringan telekomunikasi dan listrik di Aceh Selatan sempat padam akibat gangguan listrik di Aceh.”
Ia memastikan bahwa penanganan banjir tetap berlangsung efektif melalui komando posko utama dan OPD terkait. “Saya akan segera kembali ke tanah air pada 6 Desember 2025, dan insyaAllah pada hari Minggu sudah tiba kembali di Aceh.”
