Menteri Juli Dituduh Tidak Paham Kehutanan, Ternyata Lulusan Ilmu Tafsir

Latar Belakang Pendidikan Menteri Kehutanan yang Menjadi Sorotan

Latar belakang pendidikan dan keilmuan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni kini menjadi perhatian publik setelah munculnya tuntutan agar ia mundur dari jabatannya. Hal ini terjadi akibat bencana banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatera yang menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan besar.

Ternyata, latar belakang keilmuan Menteri Raja Juli Antoni tidak berada dalam bidang kehutanan atau ilmu terkait lingkungan. Ia justru memiliki latar belakang pendidikan yang sangat berbeda dari bidang yang diemban saat ini. Berikut adalah riwayat pendidikannya:

• S1: Raja Juli Antoni mengenyam pendidikan sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang UIN Jakarta), dengan jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Ia lulus pada tahun 2001 dengan skripsi berjudul Ayat-Ayat Jihad: Studi Kritis terhadap Penafsiran Jihad sebagai Perang Suci.
• Magister: Tiga tahun setelah lulus S1, ia memperoleh beasiswa Chevening Award untuk melanjutkan studi magister di The Department of Peace Studies, University of Bradford, Inggris. Tesisnya berjudul The Conflict in Aceh: Searching for A Peaceful Conflict Resolution Process.
• Doktoral: Enam tahun kemudian, pada 2010, Raja Juli Antoni kembali mendapat beasiswa untuk jenjang doktoral melalui program Australian Development Scholarship (ADS). Ia menempuh pendidikan di School of Political Science and International Studies, University of Queensland, Australia. Disertasinya berjudul Religious Peacebuilders: The Role of Religion in Peacebuilding in Conflict Torn Society in Southeast Asia, dengan studi kasus di Mindanao (Filipina Selatan) dan Maluku.

Respons Anggota DPR terhadap Menteri Kehutanan

Permasalahan ini mulai menarik perhatian setelah Anggota Komisi IV DPR RI, Usman Husin, menyarankan agar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur dari jabatannya. Pernyataan tersebut disampaikan saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).

Menurut Usman, seharusnya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total. Ia menilai bahwa Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberadaan hutan.

“Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya,” kata Usman.

Ia juga secara tegas menyarankan Raja Juli Antoni untuk mundur jika tidak mampu menangani persoalan hutan yang berujung pada bencana banjir dan longsor di Sumatera.

“Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya beri saran Pak Menteri, kalau pak menteri tidak mampu mundur aja. Pak menteri tidak paham tentang kehutanan,” tegas Usman.

Tanggapan Menteri Kehutanan

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni merespons saran mundur dari Usman Husin dan mengakui bahwa ada kontribusi dari dirinya terhadap kejadian yang terjadi. Ia menyatakan bahwa kesalahan itu bagian dari tanggung jawabnya.

“Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya,” ujarnya saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).

Ia juga menyatakan siap dievaluasi jika diperlukan. “Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi.”

Selain itu, Raja Juli Antoni menegaskan akan menerima segala bentuk aspirasi dan kritik dari masyarakat. “Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan mungkin harapan, ekspektasi.”