Proses Pemasangan Stiker Keluarga Miskin yang Viral di Media Sosial
Video yang menampilkan proses pemasangan stiker keluarga miskin di sebuah rumah besar di Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi sorotan publik. Dalam video tersebut, petugas terlihat mendatangi rumah tersebut dengan membawa stiker. Sementara itu, sebuah mobil berwarna putih terparkir di garasi. Video ini menarik perhatian karena menunjukkan kontras antara label keluarga miskin yang ditempel di kaca rumah dengan kondisi rumah layak huni.
Keberadaan mobil serta tempat tinggal yang baik menimbulkan pertanyaan mengenai ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Pendamping Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor untuk wilayah Ciomas, Ramdhan Ardi, menjelaskan bahwa temuan ini terungkap saat ia bersama petugas memasang stiker keluarga miskin. Menurutnya, warga yang terlihat dalam video tersebut masih terdaftar sebagai penerima bansos saat dilakukan pengecekan.
“Setelah kami mendapat instruksi dari atasan untuk mengecek ulang data keluarga miskin, kami menemukan fakta seperti itu,” ujar Ramdhan. “(Pemasangan stiker) acuannya dari BPS,” imbuhnya kepada Kompas.com, Selasa (25/11/2025).
Saat dilakukan pengecekan lapangan, Ramdhan menemukan bahwa warga tersebut memiliki rumah besar, sebuah mobil, dan satu unit motor PCX di halaman. Ia menyebutkan bahwa stiker keluarga miskin itu sebenarnya dipasang pada Jumat (21/11/2025). Namun, stiker dicabut kembali pada Senin kemarin karena warga bernama Mulyono tersebut mengundurkan diri dari daftar penerima manfaat.
“Sempat dipasang, tapi karena yang bersangkutan sudah mundur, stikernya langsung saya cabut,” ujarnya. Ramdan menambahkan, nama warga tersebut masih aktif terdaftar di Data Tunggal Sejahtera Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penerima bantuan sosial tahap empat. Ia menjelaskan, ketidaksesuaian ini terjadi karena data lama yang dihimpun pada masa pandemi masih digunakan.
“Ini data tahun 2020. Covid sudah lewat, tapi bansosnya masih diterima,” ucapnya. Ia menilai, kasus ini menunjukkan adanya ketidaktepatan data yang bersumber dari sistem pendataan lama saat masa pandemi. Banyak warga mengajukan diri melalui aplikasi Sapa Warga pada tahun 2020, ketika Covid-19 melanda, dan data tersebut terus masuk ke basis BPS hingga saat ini.
Dari pengecekan yang dilakukan di Ciomas, Ramdhan menemukan bahwa sekitar 20 persen dari 2.088 penerima manfaat tercatat tidak lagi layak menerima bansos. Temuan ini muncul setelah petugas melakukan sampling di beberapa wilayah. Ramdhan mengakui bahwa minimnya jumlah petugas menjadi kendala dalam proses verifikasi ulang.
“Satu Kecamatan itu hanya tujuh orang. Jumlahnya jauh dari cukup untuk menangani ribuan penerima manfaat,” ungkapnya. Ia berharap agar warga yang sudah sejahtera bersedia melapor dan mengundurkan diri secara sukarela dari daftar penerima bantuan. “Harusnya mereka datang ke RT, RW, desa, atau kecamatan untuk menyampaikan bahwa mereka sudah tidak layak menerima bansos,” tambah Ramdhan.
Ramdhan pun mengimbau warga yang merasa mampu untuk segera melapor ke pengurus wilayah, desa, atau kecamatan. Agar mereka dapat mengundurkan diri dari kepesertaan bansos. Menurutnya, hal ini penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan tidak terus dinikmati oleh warga yang secara faktual sudah sejahtera.
Pengalaman Warga yang Terkena Stiker Keluarga Miskin
Stiker keluarga miskin juga menimbulkan reaksi dari warga lain. Sri Mulyati, penerima bantuan sosial (bansos), mengaku dirinya jadi bahan ejekan gara-gara rumahnya dipasangi stiker bertuliskan Keluarga Miskin. Sri Mulyati sendiri adalah seorang ibu rumah tangga janda di Kelurahan Pensiunan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu.
Sri Mulyati mengatakan, ia tidak keberatan rumahnya ditempeli stiker. Ia mengakui jika kondisi hidupnya masih membutuhkan bantuan. “Jadi, ibu tidak masalah. Memang keadaan kita seperti ini. Tidak keberatan,” kata Sri.
Nur Asmara, warga penerima manfaat, mengaku merasa malu, meski tetap menerima bantuan sosial karena kebutuhan hidup anaknya yang masih sekolah. “Banyak kawan-kawan yang mengejek, biarlah. Karena kita memang butuh, memang menerima,” ujarnya.
Seorang warga yang tidak ingin disebutkan namanya menilai stiker besar yang ditempel di depan rumah terlalu mempermalukan. “Kenapa tidak sekalian spanduk besar saja pasang depan rumah, agar semua orang tahu kami orang miskin,” ungkapnya. “Misalnya tulisannya diperhalus, dan stikernya tidak perlu sebesar itu,” imbuhnya.
Stiker ini memiliki ukuran sekitar 40×50 cm, dengan tulisan ‘Keluarga Miskin’ dengan tulisan tebal dan besar berwarna merah. Stiker ini ditempelkan di depan rumah penerima manfaat, di samping pintu atau di atas jendela. Stiker tersebut dipasang oleh Dinas Sosial sebagai filter untuk penerima bansos yang benar-benar membutuhkan.
Program pemasangan stiker tersebut dilakukan sejak Senin (20/10/2025), yang dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, Helmi Johan, seperti yang dikutip Kompas.com, Kamis (30/10/2025). Dinas Sosial setempat melakukannya sebagai upaya untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi keluarga penerima manfaat (KPM) yang benar-benar membutuhkan.
“Kami bersama tim terus melakukan edukasi, sosialisasi, sekaligus evaluasi dan cek KPM,” ujar Helmi Johan, Rabu (29/10/2025). “Bagi warga penerima bansos yang rumahnya kami nilai layak, memiliki kendaraan mobil, atau motor yang mahal, kami pasangi stiker,” terangnya.
Helmi menjelaskan, KPM yang bersedia ditempeli stiker tetap menerima bantuan. Namun jika menolak stiker, maka dianggap mengundurkan diri secara otomatis. “Selama 10 hari program pemasangan stiker, tercatat lebih dari 500 KPM mengundurkan diri, jumlahnya terus naik,” ujarnya. Dia bahkan memperkirakan jumlah KPM yang mundur bisa mencapai 1.000 penerima bansos.
Benar saja, setelah pemasangan stiker tersebut, total ada 500 warga Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, memilih mundur dari Program Keluarga Harapan (PKH). Banyak KPM memilih mundur karena merasa malu setelah rumahnya diberi stiker Keluarga Miskin. Aksi ramai-ramai mundur sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) warga tersebut terjadi menyusul rumah mereka ditempeli stiker bertuliskan Keluarga Miskin.
Sebagian lain mundur karena merasa sudah mampu secara ekonomi atau tersinggung dengan label yang dianggap mempermalukan. “Ada yang mengundurkan diri spontan saat akan dipasang stiker. Ada juga yang datang ke kantor secara inisiatif minta mundur karena perekonomiannya dirasa membaik,” ujar Helmi. Ia menambahkan, KPM yang mundur akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan, seperti yatim piatu, difabel, atau keluarga miskin lain. “Maka, KPM yang merasa ekonominya membaik lalu mundur, tentu memberi kesempatan pada yang lain,” ucap Helmi.
