Isu Ijazah Jokowi: Tudingan yang Menggegerkan Publik
Isu terkait ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Berbagai pihak mulai dari tokoh politik hingga ahli digital forensik turut terseret dalam isu ini. Salah satu yang menarik perhatian adalah tudingan bahwa Jusuf Kalla (JK) diduga menjadi pendana kasus tersebut.
Tudingan Terhadap Jusuf Kalla
Menurut informasi yang beredar di media sosial, JK disebut menggelontorkan dana sebesar Rp 5 miliar dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Namun, JK langsung membantah tudingan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah ketemu dengan Rismon Sianipar, penulis tudingan tersebut.
“Kalau memang pernah ketemu di mana, kapan?” tanya JK saat diwawancarai di kediamannya di Jakarta Selatan, Minggu (5/4/2026). Ia juga menegaskan bahwa ia tidak pernah memperalat orang untuk menyebar kebencian atau menggiring opini publik.
Perencanaan Pelaporan
JK berencana melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri karena dinilai melakukan pencemaran nama baik. “Saya ingin katakan karena itulah, maka besok pengacara, itu mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim Saudara Rismon, untuk mencari kebenaran,” jelasnya.
Kuasa Hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menambahkan bahwa tindakan ini dilakukan lantaran masalah ini sudah menjadi atensi publik. “Jadi besok kami akan ke Bareskrim atau mungkin nanti antara Bareskrim atau Polda Metro di Direktur Siber. Untuk membuat laporan polisi.”
Penyangkalan dari Kuasa Hukum Rismon
Namun, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang, menepis tudingan bahwa Rismon menyebut nama JK. Menurutnya, pernyataan yang beredar dibuat oleh Artificial Intelligence (AI).
“Itu olahan AI semua ya, Rismon tidak pernah sebut nama pak JK,” ujarnya.
Respons Partai Politik
Selain JK, beberapa partai politik juga mengambil langkah hukum terkait isu ini. PDIP berencana melaporkan kanal YouTube bernama Dibikin Channel karena menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, sebagai koordinator dalam kasus ijazah Jokowi.
Guntur Romli, politikus PDIP, menegaskan bahwa tuduhan terhadap Puan adalah fitnah. “Ini fitnah terhadap Mbak Puan. Tidak ada kepentingan Mbak Puan untuk mengurusi ijazah Jokowi,” katanya.
Demokrat juga mengambil langkah hukum setelah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dituduh sebagai koordinator. Ketua Harian DPN BMI, Aditiya Utama, menegaskan pihaknya mendukung langkah hukum terhadap pemilik kanal YouTube tersebut.
Sikap Rizieq Shihab
Rizieq Shihab enggan melaporkan pemilik kanal YouTube “Dibikin Channel” yang menuduhnya sebagai koordinator dalam kasus ijazah Jokowi. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bualan.
“Saya tidak kenal AHY, saya tidak pernah ketemu dan telepon-teleponan dengan AHY. Saya tahu AHY hanya dari media,” ujarnya.
Meski demikian, Rizieq masih belum berpikiran untuk menempuh jalur hukum terkait fitnah tersebut. “Biarkan saja, kalau dia menguap bagaikan asap tidak berati, tidak usah diperkarakan,” tambahnya.
Awal Mula Isu Tuduhan
Awal isu ini mencuat dari tuduhan bahwa ijazah Jokowi, baik dari SD, SMP, SMA, maupun UGM, tidak asli. Tuduhan tersebut pertama kali ramai diangkat oleh sejumlah pihak di media sosial dan kemudian dilaporkan ke polisi.
Polda Metro Jaya menerima laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi. Beberapa pihak yang menyuarakan isu ini, seperti Rismon Sianipar, kemudian meminta maaf dan mengakui ijazah Jokowi asli.
Kasus ini masih menjadi polemik karena belum ada putusan hukum yang menyatakan tuduhan tersebut benar. Sementara Jokowi menegaskan tidak mau berspekulasi atau menuduh siapa pun. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk membuktikan kebenaran.
Penulis yang memulai karier dari blog pribadi sebelum akhirnya bergabung dengan media online. Ia menyukai dunia tulis-menulis sejak sekolah. Hobinya adalah traveling, membaca novel klasik, dan membuat jurnal harian. Setiap perjalanan dan interaksi manusia selalu menjadi bahan inspirasinya. Motto: "Setiap sudut kota punya cerita yang patut dibagikan."
