jenepontoinfo.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPRD. Dukungan tersebut didasari oleh adanya kemudaratan yang ditimbulkan dari sistem pilkada langsung.
Dukungan tersebut merupakan salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV MUI yang diselenggarakan di Grand Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Kamis (19/12/2024).
“MUI mendorong pemerintah, DPR, partai politik, dan berbagai pemangku kepentingan untuk serius mempertimbangkan ajakan presiden agar mengkaji ulang sistem pemilihan umum secara langsung untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah,” ujar Sekretaris SC Mukernas IV MUI yang juga Wasekjen MUI H. Rofiqul Umam Ahmad saat membacakan rekomendasi.
Rofiqul menjelaskan bahwa sistem pilkada langsung telah menimbulkan banyak kemudaratan dan dampak negatif, seperti biaya politik yang tinggi dan maraknya praktik politik uang.
“Sistem saat ini dianggap banyak menimbulkan kerugian dan dampak negatif, antara lain pemborosan karena membutuhkan biaya yang sangat mahal, maraknya praktik politik uang, serta terjadinya polarisasi di tengah masyarakat,” terang Rofiqul.
Ketua SC Mukernas IV MUI yang juga Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi KH Masduki Baidlowi menambahkan bahwa pihaknya ingin agar semua pemangku kepentingan membahas dan mempertimbangkan secara serius usulan Prabowo.
“Kami mengimbau agar usulan presiden ini sangat penting dan harus diperhatikan. MUI meminta agar ada diskusi yang matang di masyarakat, sehingga keputusan yang diambil sudah melalui pertimbangan yang matang,” kata Masduki.
“Namun, di sisi lain, kami juga melihat sisi negatif dari model pemilihan langsung. Itu juga harus dikaji,” tambahnya.
