jenepontoinfo.com – JAKARTA – Pemecatan yang dikeluarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai kader telah menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap citra dan reputasi Jokowi. Surat pemecatan tersebut diyakini akan membuat Jokowi mengalami kesulitan dalam diterima oleh partai lain.
“Sebagai mantan presiden, tentu alasan pemecatan tersebut sangat merusak citra dan reputasinya. Jokowi selama menjabat sebagai presiden, dinilai telah melakukan intervensi hukum yang bukan kewenangannya. Tuduhan ini tentu sangat merugikan Jokowi,” ungkap Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, pada hari Rabu (18/12/2024).
Dia juga menyinggung pertimbangan pemecatan lainnya, yaitu karena Jokowi dinilai telah melanggar AD/ART, kode etik, dan disiplin partai. Hal ini menimbulkan kesan bahwa Jokowi bukanlah seorang kader yang loyal terhadap partai.
Bahkan, Jokowi dapat dipandang sebagai sosok yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai. Padahal, tegak lurus terhadap keputusan partai merupakan hal yang wajib bagi setiap kader, terutama bagi kader PDIP.
“Keadaan ini dapat menjadi perhatian bagi partai lain mengenai sosok Jokowi. Seorang kader yang tidak loyal tentu akan menjadi pertimbangan bagi partai lain untuk menerimanya,” jelasnya.
Menurut Jamiluddin, hal tersebut dapat mempersulit partai lain untuk menerima Jokowi sebagai kader. Partai lain tentu tidak ingin mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh PDIP. Sebab, tidak ada satu pun partai yang menginginkan pengkhianatan dari para kadernya.
“Jadi, alasan pemecatan Jokowi sepertinya akan menyulitkan partai lain untuk menerima Jokowi. Apalagi jika Jokowi ditawarkan untuk menduduki posisi strategis. Elite partai lain kemungkinan besar akan menolaknya,” tambahnya.
“Jika memang ada partai yang menerima Jokowi, maka itu akan menjadi kader yang loyal kepada partai tersebut. Biasanya, mereka ini ada di beberapa partai yang tergabung dalam KIM Plus,” tutupnya.
