Satu Hari WFH Hemat BBM, Tapi Dampaknya Tidak Merata

Kebijakan Work From Anywhere dan Dampaknya terhadap Penghematan BBM

Penerapan kebijakan work from anywhere (WFA) satu hari dalam sepekan untuk menghemat bahan bakar minyak (BBM) yang diusulkan oleh pemerintah menuai berbagai tanggapan. Meski kebijakan ini dinilai memiliki dampak positif, beberapa pengamat menilai bahwa efektivitasnya masih terbatas dan belum menyentuh permasalahan secara menyeluruh.

Kristian Widya Wicaksono, pengamat kebijakan publik dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, menjelaskan bahwa meskipun WFA satu hari dapat mengurangi konsumsi BBM, dampaknya tidak signifikan secara agregat. Hal ini karena kebijakan tersebut hanya memengaruhi mobilitas komuter pekerja sektor formal. Sementara itu, sektor transportasi tetap menjadi konsumen energi terbesar, dan aktivitasnya tidak bisa sepenuhnya dialihkan ke daring.

“Dari sisi efektivitas, WFA satu hari dapat menurunkan konsumsi BBM, tetapi dampaknya terbatas karena hanya memotong mobilitas komuter pekerja sektor formal. Sementara itu, jika kita merujuk pada hasil kajian International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa sektor transportasi tetap menjadi konsumen energi terbesar dan didominasi aktivitas yang tidak bisa dialihkan ke daring. Dengan demikian, penghematan yang dilakukan lebih bersifat parsial, bukan agregat secara massif,” ujarnya.

Dari sisi efisiensi, kebijakan ini relatif tidak membutuhkan biaya besar dibandingkan intervensi berbasis infrastruktur. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan internal organisasi. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa produktivitas WFA sangat dipengaruhi kondisi psikologis dan fasilitas kerja. Tanpa manajemen kinerja yang profesional dan terukur, potensi penurunan output pelayanan publik bisa mengurangi manfaat bagi pemenuhunan kebutuhan masyarakat.

Kristian juga menyoroti bahwa kebijakan WFA tidak akan berdampak besar bagi sektor-sektor yang tidak memungkinkan bekerja secara daring. Ia mencontohkan sektor manufaktur, transportasi, hingga layanan publik yang tetap membutuhkan kehadiran fisik pekerja. Hasil kajian IEA menunjukkan konsumsi energi industri dan transportasi tetap tinggi karena bergantung pada proses produksi dan mobilitas barang serta manusia.

“Akibatnya, kebijakan ini menciptakan ketimpangan dampak karena sektor pekerjaan yang beraktifitas di pekantoran memperoleh fleksibilitas dan potensi penghematan, sementara sektor lain tetap menanggung biaya energi dan operasional penuh, sehingga secara politik berisiko dipersepsikan tidak adil,” lanjutnya.

Selain itu, menurutnya, kesiapan infrastruktur digital dan budaya kerja di Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun penetrasi internet sudah cukup tinggi, kesenjangan perangkat dan pola kerja masih menjadi hambatan. Kesiapan Indonesia tergolong moderat: penetrasi internet mencapai sekitar 72–79 persen, tetapi kepemilikan komputer rumah tangga hanya sekitar 18%, menunjukkan kesenjangan akses perangkat dan kualitas koneksi. Selain itu, kebiasaan kerja masih berorientasi pada tatap muka dan kontrol langsung, sehingga adopsi WFA belum optimal tanpa perubahan sistem evaluasi kinerja dan manajemen organisasi.

Kristian juga menekankan pentingnya regulasi turunan agar kebijakan ini tidak berhenti sebagai imbauan semata. Tanpa aturan yang jelas, implementasi WFA berpotensi tidak konsisten antarinstansi. Tanpa regulasi turunan yang jelas, seperti kriteria jabatan yang boleh WFA, standar output, dan mekanisme evaluasi maka kebijakan ini berisiko menjadi simbolik dan tidak konsisten antarinstansi.

Sebagai perbandingan, ia menilai terdapat kebijakan lain yang lebih efektif dalam menekan konsumsi BBM secara struktural. Pendekatan tersebut dinilai mampu menyasar sumber utama penggunaan energi secara lebih luas dan berkelanjutan. Data IEA dan World Bank menunjukkan kebijakan yang lebih berdampak struktural dalam menurunkan konsumsi BBM adalah penguatan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, peningkatan efisiensi kendaraan, dan reformasi subsidi energi.

Kebijakan ini, menargetkan sumber utama konsumsi energi secara luas dan berkelanjutan, sehingga dibanding WFA yang hanya berdampak parsial dan jangka pendek, pendekatan struktural tersebut lebih efektif sebagai strategi utama pengendalian konsumsi BBM.