Peran Indonesia dalam Dinamika Geopolitik Dunia
Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan Dewan Pakar Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (MPP ICMI), Prof Yuddy Chrisnandi, menyampaikan pandangan kritis terhadap konsep Board of Peace (BOP) yang diusung Amerika Serikat. Menurutnya, konsep tersebut sudah tidak relevan dengan tujuan perdamaian dunia, terutama melihat konflik Timur Tengah yang melibatkan AS, Israel, dan Iran.
Pernyataan ini disampaikan Prof Yuddy saat menjadi narasumber dalam “Dialog Nasional bertajuk ‘Peta Geopolitik Dunia Islam: Konflik AS–Israel vs Iran dan Implikasinya’” di Aula Lantai 3 Pascasarjana UMI, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulsel, Jumat (13/3/2026). Dialog nasional ini diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Forum Dosen Tribun Timur.
Filosofi Perdamaian dan Realitas Dunia
Prof Yuddy menyoroti bahwa secara filosofis tujuan dunia adalah menciptakan perdamaian. Namun, dalam praktiknya justru perang sering kali dijadikan alat untuk mengobarkan konflik. Ia menilai bahwa perang bukanlah cara untuk menciptakan perdamaian, karena perang memiliki dampak negatif yang tidak bisa dihindari.
Menurutnya, Indonesia memiliki landasan konstitusional yang jelas dalam menentukan sikap terhadap konflik internasional. Hal ini tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Strategi Diplomasi yang Tepat
Prof Yuddy menilai pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan strategi diplomatik yang tepat terkait keterlibatan dalam Board of Peace tanpa harus memperburuk hubungan dengan negara lain. Ia juga menilai Indonesia perlu menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai tindakan militer yang memicu konflik internasional.
Menurutnya, sebelum mengambil peran sebagai mediator dalam konflik global, Indonesia perlu terlebih dahulu menegaskan sikap moral dengan mengecam tindakan yang melanggar prinsip kemanusiaan dan hukum internasional. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif. Kita bebas bekerja sama dengan bangsa mana pun, tetapi juga harus aktif menciptakan perdamaian dunia dan menghentikan kekerasan yang melanggar hukum internasional.
Mekanisme Konstitusional dalam Kerja Sama Internasional
Lebih lanjut, Prof Yuddy menekankan bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional, khususnya yang berkaitan dengan operasi militer atau pasukan internasional, harus melalui mekanisme konstitusional. Ia merujuk pada sejumlah regulasi, antara lain Pasal 11 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Setiap perjanjian internasional yang berdampak pada negara harus mendapatkan persetujuan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat.
Dinamika Geopolitik AS, Israel, dan Iran
Prof Yuddy juga menyoroti dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Ia menilai hubungan erat antara Amerika Serikat dan Israel dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kepentingan geopolitik, kerja sama militer dan teknologi, serta kepentingan keamanan regional. Di sisi lain, menurutnya Iran memiliki sejarah peradaban yang sangat panjang sebagai bagian dari wilayah Persia yang pernah menjadi pusat peradaban besar dunia.
Ia menambahkan bahwa pemahaman terhadap latar belakang sejarah, kekuatan ekonomi, serta kepentingan geopolitik negara-negara tersebut penting dalam membaca dinamika konflik internasional saat ini.
Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif
“Indonesia harus tetap konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif dan mengedepankan diplomasi serta perdamaian dunia,” katanya.
Narasumber Dialog Nasional
Sekadar diketahui, kegiatan yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan akademisi sebagai narasumber. Di antaranya Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Wamenlu RI) Anies Matta, Ketua ICMI Sulsel Prof Arismunandar, Koordinator Komisi Politik dan Kenegaraan Dewan Pakar MPP ICMI Prof Yuddy Chrisnandi, Sekretaris Jenderal MUI Pusat Dr KH Amirsyah Tambunan, Direktur Program Pascasarjana UMI Prof La Ode Husen, serta Ketua Forum Dosen Dr Suryadi Culla.
