Kritik terhadap Partisipasi Indonesia dalam Board of Peace
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyampaikan kritik terhadap partisipasi Indonesia dalam Board of Peace. Ia menilai bahwa organisasi ini tidak sejalan dengan prinsip perdamaian yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.
Board of Peace adalah organisasi internasional yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dengan misi untuk menjaga perdamaian global. Namun, kebijakan Trump justru memicu serangan udara terhadap Iran, yang berujung pada kematian Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Hal ini membuat Anies merasa bertanya-tanya apakah partisipasi Indonesia dalam Board of Peace benar-benar membawa dampak positif atau justru memperkuat ketidakadilan yang selama ini ditentang.
Anies mengaitkan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace dengan pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan tersebut, Indonesia berjanji untuk menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai pelopor Konferensi Asia-Afrika dan gerakan non blok, Indonesia memiliki reputasi sebagai suara dunia ketiga yang berani mengingatkan negara-negara besar agar tunduk pada hukum internasional.
Anies menyoroti kontradiksi antara tujuan Board of Peace yang menyuarakan perdamaian dengan tindakan pendirinya, yaitu Trump, yang justru melakukan serangan militer ke Iran tanpa mandat PBB. Ia menegaskan bahwa Board of Peace tidak bisa tetap berjalan jika pelopornya sendiri melanggar hukum internasional.
Politik Bebas Aktif dan Prinsip Indonesia
Anies juga menjelaskan makna dari politik bebas aktif. Menurutnya, bebas aktif bukan berarti mengikuti semua pihak, tetapi memilih meja yang sesuai dengan prinsip-prinsip Indonesia. Bebas aktif adalah kewajiban untuk memilih posisi yang selaras dengan nilai-nilai seperti membela kedaulatan, menegakkan hukum internasional, dan membela korban penjajahan.
Anies menyarankan Indonesia untuk keluar dari Board of Peace dan menyatakan secara tegas bahwa Indonesia tidak bisa berada dalam forum perdamaian yang menutup mata terhadap pelanggaran hukum internasional oleh pendirinya sendiri. Ia menekankan bahwa mundur dari Board of Peace bukan berarti anti perdamaian, tetapi justru menunjukkan kesetiaan pada nurani bangsa.
Peran Prabowo sebagai Juru Damai
Dalam beberapa waktu terakhir, perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi sorotan internasional. Situasi ini turut mendapat perhatian masyarakat Indonesia. Salah satu isu yang ramai diperbincangkan adalah sikap politik yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut keterangan dari Kementerian Luar Negeri, Prabowo menyatakan siap berperan sebagai pihak penengah atau mediator dialog damai antara Iran dan Amerika Serikat. Bahkan, ia bersedia melakukan kunjungan langsung ke Teheran guna menjalankan peran sebagai juru damai. Namun, gagasan tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh kalangan.
Salah satu tokoh yang memberikan tanggapan adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit. Ia menilai bahwa pemerintah Iran kemungkinan tidak akan sepenuhnya menerima Indonesia sebagai mediator dalam konflik tersebut. Hal ini dipicu oleh posisi Indonesia saat ini yang tergabung dalam Board of Peace, sebuah badan internasional yang dibentuk oleh Trump.
Menurut Dian, keterlibatan Indonesia dalam organisasi tersebut berpotensi memengaruhi cara pandang Iran terhadap netralitas Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang diambil dalam konteks diplomasi internasional.
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”
