Gubernur Kalimantan Timur Batal Gunakan Mobil Dinas Senilai Rp8,5 Miliar
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan penggunaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar yang sebelumnya dianggarkan dalam APBD Perubahan 2025. Keputusan ini diambil setelah mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat dan lembaga terkait.
Mobil dinas tersebut, yang merupakan jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e, baru saja melalui proses serah terima pada 20 November 2025. Namun, kendaraan itu belum pernah digunakan dan masih berada di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltim di Jakarta.
Sejak awal, pengadaan mobil dinas ini menuai pro dan kontra. Beberapa pihak menganggap anggaran yang digelontorkan terlalu besar dan tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang ditekankan oleh pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto sendiri menekankan pentingnya penghematan dan optimalisasi belanja daerah agar anggaran benar-benar difokuskan pada program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Meski angka Rp8,5 miliar mungkin bukan jumlah yang fantastis bagi Rudy, yang dikenal sebagai pengusaha sukses sebelum terjun ke dunia politik, ia sadar bahwa sebagai pejabat publik, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah harus mempertimbangkan sensitivitas dan persepsi masyarakat.
Respons Dinamika Publik
Keputusan Rudy untuk mengembalikan mobil dinas tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak. Beberapa lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sinyal agar Gubernur menahan diri untuk pengadaan mobil dinas tersebut.
Selain itu, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga menyampaikan aspirasi yang serupa. “Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama, beliau memilih mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal.
Status Kendaraan dan Proses Pengadaan
Pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan melalui sistem e-katalog Inaproc pada November 2025. Penyedia tercatat adalah CV Afisera Samarinda yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, termasuk kendaraan dan alat tulis kantor.
CV Afisera Samarinda tercatat sebagai salah satu penyedia yang aktif di SIPLah Telkom dan sering melayani pengadaan barang/jasa, termasuk yang melibatkan instansi pemerintah. Perusahaan ini beralamatkan di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 25 RT 07, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
Pemprov Kaltim melalui biro barang dan jasa (barjas) sebelumnya menegaskan bahwa pengadaan telah melalui telaah dasar hukum, termasuk mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Selain itu, pengadaan juga merujuk pada Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah terkait spesifikasi kendaraan dinas kepala daerah.
Dalam regulasi tersebut disebutkan kendaraan jenis sedan minimal berkapasitas 3.000 cc dan jeep maksimal 4.200 cc.
Proses Pengembalian Dana
Setelah keputusan diambil, kuasa pengguna anggaran (KPA) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) diminta untuk mempercepat pengembalian dana. Informasi terkait pengembalian mobil dinas tersebut telah menyebar luas dan menjadi perhatian publik.
Faisal menjelaskan bahwa proses pembatalan telah berjalan sejak Jumat (27/2/2026). Meski detail teknis pengembalian belum diumumkan secara rinci, kabar ini telah menyebar dan menjadi perhatian publik.
Jumpa pers resmi akan diadakan pada Senin (2/3/2026) untuk menjelaskan lebih rinci. “Iya benar (akan ada jumpa pers), tapi sudah menyebar (informasi terkait pengembalian mobil dinas),” ujar Faisal, Minggu (1/3/2026) malam.
“Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat,” tegas Faisal.
