Polemik Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim yang Menyita Perhatian
Pengadaan mobil dinas seharga Rp8,5 miliar untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Isu ini tidak hanya menarik perhatian media tetapi juga mengundang reaksi dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat dan lembaga pemerintahan.
Alasan Pengadaan Mobil Dinas
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan alasan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan untuk menjaga marwah Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa wilayahnya sering mendapat kunjungan dari pejabat, investor, maupun tamu mancanegara, sehingga membutuhkan fasilitas yang layak.
“Kalimantan Timur adalah Ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu dari Kaltim bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga dari global,” ujar Rudy.
Ia juga menilai bahwa kepala daerah perlu menggunakan kendaraan yang layak sebagai bagian dari upaya menjaga citra daerah. “Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur,” tambahnya.
Rudy juga menyebut bahwa pembelian kendaraan dengan spesifikasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri). Namun, pernyataannya ini pun berbuntut panjang.
Peringatan dari KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut memantau polemik ini. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan isu tersebut cukup luas dibahas di media sosial dan pemberitaan.
“Itu memang cukup ramai di media sosial, dan kami juga mengikuti isu pemberitaannya,” ujar Budi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Budi menegaskan, KPK mengingatkan setiap kepala daerah, termasuk Gubernur Kaltim, agar penggunaan anggaran daerah dilakukan berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai kebutuhan riil. Ia menjelaskan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi salah satu area yang rawan praktik tindak pidana korupsi.
Menurut dia, berbagai potensi penyimpangan dapat terjadi dalam proses tersebut, mulai dari pengondisian proyek, mark-up atau penggelembungan harga, hingga penurunan spesifikasi barang. “Pengadaan barang dan jasa ini juga sering kali menjadi salah satu area yang punya ruang untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Pengondisian, penyimpangan, mark-up harga, downgrade specs, itu semuanya harus secara betul-betul kita lihat semua mekanismenya, apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya?” kata Budi.
Sorotan pada Istri Gubernur
Di tengah polemik pengadaan mobil dinas, sosok Sarifah Suraidah, istri Gubernur Rudy Mas’ud, turut menjadi sorotan. Sarifah merupakan Anggota DPR RI periode 2024-2029 ini viral karena gaya penampilannya yang nyentrik.
Dari akun Instagram pribadinya, @syarifahsuraidah, ia kerap tampil glamor dengan gaun dan perhiasan yang diduga bernilai fantastis. Penampilan itu kerap disamakan dengan wanita bangsawan Belanda. Sarifah kerap tampil mengenakan dress panjang bercorak bunga dipadukan dengan topi dengan pinggiran yang lebar. Selain itu, Syarifah juga menambahkan perhiasan, seperti kalung, anting, dan cincin.
Keluhan Masyarakat
Masyarakat menilai anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Seorang pedagang di Samarinda, Suryani (45), mengaku pertama kali tahu kabar itu dari media sosial. Ia menilai, dengan anggaran tersebut lebih baik digunakan untuk menambal lubang jalan.
“Pas dengar harganya sampai segitu, bingung ya, jalan di sini aja masih ada yang berlubang, Kami tiap hari lewat. Kalau menurut saya sih, mending buat tambal jalan dulu,” ujarnya saat ditemui, Jumat (27/2/2026).
Rajian (39), warga lainnya juga punya pendapat serupa. Ia menilai uang miliaran rupiah bisa dipakai untuk fasilitas umum. “Kalau bisa ya buat yang dipakai orang banyak. Sekolah diperbaiki, puskesmas dibagusin, atau tempat olahraga. Daripada mobil mahal, kami sih lebih senang lihat yang begitu,” ucapnya.
Martinus (44), warga asli Kabupaten Mahakam Ulu mengaku di daerahnya akses jalan masih jadi persoalan. “Di Mahulu ini kalau hujan, jalan bisa susah dilewati. Ada kampung yang aksesnya terbatas. Jadi pas dengar ada mobil dinas mahal, ya kami mikir, apa nggak bisa itu dipakai bantu perbaiki jalan di sini,” ujarnya saat dihubungi melalui telepon.
