LPDP Memanggil Suami Penerima Beasiswa yang Pamer Anak Jadi WNA
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengambil langkah tegas terhadap suami dari Dwi Sasetyaningtyas atau DS, seorang influencer dan alumni LPDP. DS menjadi sorotan setelah mengunggah ekspresi kegembiraannya karena berhasil mendapatkan paspor warga negara Inggris untuk anaknya. Videonya viral di media sosial dan memicu perdebatan publik.
Dalam pernyataannya, LPDP menyebut bahwa suami DS, yang berinisial AP, juga merupakan alumnus penerima beasiswa. AP diduga belum menyelesaikan kewajiban masa pengabdian di Indonesia setelah menamatkan studi. LPDP saat ini melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut dan akan memanggil AP untuk meminta klarifikasi.
Sesuai ketentuan, seluruh awardee dan alumni LPDP wajib menjalani masa kontribusi di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun. Jika kewajiban itu belum dipenuhi, LPDP dapat menjatuhkan sanksi hingga pengembalian seluruh dana beasiswa. Namun, LPDP menegaskan bahwa DS telah menyelesaikan studi S2 dan lulus pada 31 Agustus 2017 serta menuntaskan masa pengabdian sesuai ketentuan. Dengan demikian, LPDP menyebut tidak lagi memiliki terikatan hukum dengan DS.
Sebelumnya, DS memamerkan status kewarganegaraan asing anaknya yang kemudian memicu pertanyaan tentang komitmennya sebagai alumni penerima beasiswa negara.
Menlu Sebut Indonesia Hanya Bertahan Jika Diserang di Gaza
Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penjelasan terkait keterlibatan Indonesia dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza. Ia menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia bukan untuk melakukan operasi militer di wilayah tersebut. Sugiono menyatakan bahwa pasukan Indonesia hanya akan mempertahankan diri jika diserang saat berada di Jalur Gaza.
Menurut Sugiono, prinsip tersebut termasuk dalam rule of engagement atau aturan keterlibatan militer. “Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement, yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila diserang, dalam rangka mempertahankan diri,” ujarnya dalam keterangan pers daring.
Indonesia juga tidak akan terlibat dalam upaya pelucutan kelompok-kelompok bersenjata di Jalur Gaza. Sugiono menekankan bahwa keterlibatan Indonesia di ISF hanya untuk tujuan kemanusiaan. “Keterlibatan Indonesia di ISF, kontribusi pasukan Indonesia itu tidak untuk melakukan kegiatan demiliterisasi ataupun operasi militer,” ujarnya.
Indonesia telah berkomitmen mengirimkan 8.000 prajurit ke Jalur Gaza setelah bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Jumlah ini lebih banyak dari negara lain yang terlibat dalam ISF. Total pasukan gabungan untuk misi di Jalur Gaza diperkirakan mencapai sekitar 20 ribu prajurit.
Anggaran Pendidikan yang Dipangkas MBG Versi Penggugat
Penggugat proyek makan bergizi gratis (MBG) ke Mahkamah Konstitusi menyebut bahwa MBG yang dianggarkan melalui Badan Gizi Nasional berdampak signifikan pada struktur anggaran pendidikan 2026. Berdasarkan data yang dimiliki tim kuasa hukum penggugat, sejumlah komponen pendidikan mengalami penurunan alokasi setelah proyek MBG dimasukkan ke dalam skema 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN.
Tim kuasa hukum penggugat Abdul Hakim menilai klaim dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tak berdasar. Sebelumnya, Menteri Abdul Mu’ti mengatakan MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. “Faktanya ada penurunan pada sejumlah pos anggaran yang justru krusial bagi operasional pendidikan,” kata Hakim saat dihubungi.
Secara total, anggaran pendidikan naik dari Rp 724,26 triliun pada 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024) menjadi Rp 769,08 triliun pada 2026 dalam Perpres Nomor 118 Tahun 2025. Namun, lonjakan signifikan pada pos Badan Gizi Nasional untuk MBG sebesar Rp 223,55 triliun. Pada 2025, anggaran pendidikan untuk Badan Gizi Nasional tercatat Rp 56,8 triliun. Di 2026, angkanya melonjak menjadi Rp 223,55 triliun. Kenaikan hampir empat kali lipat ini menjadi komponen terbesar dalam belanja pendidikan melalui kementerian/lembaga.
