Jenepontoinfo.com – Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan adanya laporan yang menyebut bahwa sejumlah institusi negara terlibat dalam pemilihan kepala daerah pada Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Megawati mengatakan bahwa aparat dari institusi negara tersebut melakukan pemaksaan terhadap masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu dengan memberikan bantuan sosial.
“Saya mendengar banyak laporan terhadap institusi negara yang tidak netral,” ujar Megawati saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11/2024).
Megawati menilai bahwa hal tersebut merupakan bentuk politik uang atau money politics yang dilakukan dengan menggunakan institusi negara. Ia berharap agar masyarakat Indonesia tidak terpengaruh dengan iming-iming bantuan sosial tersebut dan tetap teguh pada pilihan politik mereka dalam Pilkada 2024.
Megawati juga menyinggung kasus di Ghana, di mana masyarakatnya menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. Ia mengimbau agar masyarakat Indonesia juga bijak dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mampu memberikan jaminan masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Megawati juga menampilkan video yang menunjukkan masyarakat di Ghana yang menolak bantuan sosial demi mempertahankan pilihan politik mereka. Ia berharap agar masyarakat Indonesia dapat mengikuti jejak tersebut dan tidak terpengaruh oleh politik uang yang dilakukan oleh sejumlah institusi negara.
Reporter digital yang menggemari berita olahraga, kegiatan komunitas, dan isu pergerakan anak muda. Ia hobi berlari pagi, bermain badminton, dan menonton pertandingan olahraga. Ketika istirahat, ia menyukai membaca artikel inspiratif. Motto: “Semangat dalam berita harus sama kuatnya dengan semangat di lapangan.”
