NTB Berkembang, Saatnya Merata

Membaca Data BPS 2025: Pertumbuhan Tinggi, Tantangan Inklusivitas

NTB sedang berada pada momentum penting. Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan perbaikan nyata di berbagai indikator utama pembangunan: kemiskinan menurun, ketimpangan relatif rendah, pengangguran terkendali, dan pertumbuhan ekonomi melesat signifikan. Namun, di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan struktural yang harus dijawab agar NTB benar-benar melangkah menuju visi “NTB Makmur Mendunia.”

Gubernur NTB dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa:
“Pembangunan NTB tidak boleh berhenti pada pertumbuhan angka. Yang kita kejar adalah kesejahteraan yang dirasakan, merata, dan berkelanjutan.”

Kemiskinan Turun, Tapi Masih Dua Digit

BPS mencatat persentase penduduk miskin NTB pada September 2025 sebesar 11,38 persen, turun 0,40 persen poin dibanding Maret 2025. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi sekitar 637 ribu jiwa. Ini merupakan capaian yang patut diapresiasi.

Namun, angka ini masih menunjukkan bahwa kemiskinan NTB berada pada level dua digit, dengan struktur yang sangat sensitif terhadap harga pangan. Sekitar tiga perempat garis kemiskinan NTB berasal dari komponen makanan, terutama beras dan protein hewani. Artinya, kemiskinan di NTB bukan semata soal kurangnya bantuan sosial, tetapi sangat terkait dengan pendapatan rumah tangga dan stabilitas pangan.

Gubernur NTB menegaskan:
“Pengentasan kemiskinan di NTB harus dimulai dari penguatan ekonomi rakyat, terutama petani dan masyarakat desa. Ketahanan pangan adalah fondasi utama kesejahteraan.”

Ketimpangan Rendah, Tapi Harus Dijaga Kualitasnya

Gini Ratio NTB pada September 2025 tercatat 0,364, masuk kategori ketimpangan rendah menurut standar Bank Dunia. Distribusi pengeluaran kelompok 40 persen terbawah mencapai 19,23 persen, menunjukkan pemerataan relatif terjaga.

Namun demikian, ketimpangan di wilayah perkotaan masih lebih tinggi dibanding perdesaan. Hal ini memberi sinyal bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat aktivitas belum sepenuhnya mengalir ke kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Gubernur NTB mengingatkan:
“Pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan pemerataan. Tidak boleh ada wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan.”

Pertumbuhan Ekonomi Kuat, Tantangan Inklusivitas Masih Nyata

Ekonomi NTB Triwulan IV-2025 tumbuh 12,49 persen secara tahunan, didorong oleh industri pengolahan dan ekspor. Angka ini menunjukkan daya saing ekonomi NTB yang semakin kuat.

Namun, sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar—pertanian dan jasa pariwisata—masih mengalami fluktuasi. Ini menunjukkan adanya jarak antara sektor yang tumbuh cepat dan sektor yang menjadi sandaran hidup mayoritas masyarakat.

Gubernur NTB menyampaikan:
“Pertumbuhan ekonomi harus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Industri dan pariwisata harus menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat lokal.”

Pasar Kerja Stabil, Kualitas Kerja Perlu Ditingkatkan

Tingkat Pengangguran Terbuka NTB berada pada level rendah, yakni 3,05 persen. Namun, lebih dari dua pertiga pekerja masih berada di sektor informal, dan hampir setengahnya bekerja tidak penuh.

Kondisi ini menjelaskan mengapa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan. Tantangan ke depan bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, Gubernur NTB menyatakan:
“Kita tidak ingin masyarakat hanya bekerja keras, tetapi juga bekerja dengan layak, produktif, dan memiliki masa depan.”

Pariwisata Berkualitas, Bukan Sekadar Ramai

Pariwisata NTB terus berkembang, namun manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat sekitar destinasi. Tanpa keterhubungan dengan petani, UMKM, dan tenaga kerja lokal, pariwisata berisiko menjadi enclave ekonomi.

Karena itu, arah kebijakan pariwisata NTB ditegaskan sebagai berikut:
“Pariwisata NTB harus memberi nilai tambah bagi masyarakat lokal. Destinasi yang maju adalah destinasi yang menumbuhkan ekonomi rakyat di sekitarnya.”

Menutup Celah: Konvergensi sebagai Kunci

Data BPS 2025 memberikan pesan yang jelas: NTB sedang berada di jalur yang benar, tetapi pekerjaan rumah terbesar adalah menyatukan pertumbuhan dengan pemerataan.

Pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata tidak dapat lagi berjalan sendiri-sendiri. Ketiganya harus dirajut dalam satu ekosistem pembangunan yang saling menguatkan.

Gubernur NTB menegaskan:
“NTB Makmur Mendunia hanya bisa dicapai jika pembangunan kita terintegrasi, berbasis data, dan berpihak pada kesejahteraan seluruh masyarakat.”

Membaca Pertumbuhan NTB 2025 Secara Lebih Utuh

Antara Target Angka, Transisi Struktur, dan Kualitas Dampak

Dr. Iwan Harsono menyoroti jarak antara target pertumbuhan ekonomi 7 persen dan realisasi ekonomi NTB 2025 sebesar 3,22 persen (c-to-c). Ini patut diapresiasi sebagai pengingat pentingnya disiplin perencanaan dan konsistensi pertumbuhan. Namun, agar tidak terjebak pada kesimpulan yang terlalu linier, data BPS 2025 perlu dibaca secara lebih utuh—lintas indikator, lintas sektor, dan lintas dampak sosial-ekonomi.

Pertumbuhan 3,22 Persen: Perlambatan atau Transisi?

Benar bahwa secara cumulative to cumulative, ekonomi NTB 2025 tumbuh 3,22 persen, lebih rendah dibanding 2024. Namun data yang sama juga menunjukkan bahwa NTB mengalami fase transisi struktur ekonomi, bukan sekadar perlambatan siklikal.

Pada Triwulan IV-2025, ekonomi NTB tumbuh 12,49 persen (y-on-y) dan 3,97 persen (q-to-q)—bukan semata “lonjakan sesaat”, tetapi refleksi pemulihan sektor non-tambang, khususnya industri pengolahan dan ekspor. Dalam konteks daerah dengan struktur ekonomi yang sebelumnya sangat ditopang pertambangan, fluktuasi tahunan merupakan konsekuensi transisi, bukan anomali kebijakan.

Dengan kata lain, angka 3,22 persen tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari proses penyesuaian struktur produksi NTB.

Ketergantungan Sektor Padat Modal: Masalah Lama yang Sedang Dikoreksi

Dr. Iwan tepat mengingatkan bahwa ketergantungan NTB pada sektor padat modal – pertambangan dan hilirisasi—membuat ekonomi rentan. Namun yang perlu ditambahkan adalah: data 2025 justru menunjukkan awal koreksi atas ketergantungan tersebut.

BPS mencatat pertumbuhan signifikan pada:
* Industri pengolahan (76,37 persen c-to-c)
* Konsumsi rumah tangga (4,49 % c-to-c)
* Jasa keuangan, perdagangan, dan pariwisata tahunan

Artinya, mesin pertumbuhan mulai bergeser dari sekadar volume produksi tambang menuju nilai tambah dan permintaan domestik. Ini belum ideal, tetapi arahnya jelas.

Perbandingan dengan Bali dan NTT: Tidak Sepenuhnya Apple to Apple

Perbandingan NTB dengan Bali dan NTT perlu kehati-hatian metodologis. Bali adalah ekonomi jasa murni berbasis pariwisata, relatif stabil pasca-pandemi. NTT ditopang belanja pemerintah dan pertanian subsisten yang cenderung stabil namun berproduktivitas rendah.

NTB berada di posisi antara:
* Lebih terindustrialisasi dari NTT
* Namun belum sedalam Bali dalam jasa bernilai tambah

Karena itu, volatilitas NTB lebih tinggi, tetapi potensi nilai tambah jangka menengahnya juga lebih besar-ika transisi dikelola dengan tepat.

Indikator Sosial: Pertumbuhan yang Mulai Terasa

Jika pertumbuhan 2025 benar-benar “gagal”, maka indikator sosial seharusnya memburuk. Faktanya, data BPS menunjukkan sebaliknya:
* Kemiskinan turun menjadi 11,38 persen (−0,40 poin dalam 6 bulan)
* Jumlah penduduk miskin berkurang 21 ribu orang (y-on-y)
* Gini Ratio stabil di level rendah (0,364)
* TPT rendah di 3,05 persen, meski kualitas kerja masih tantangan

Ini menandakan bahwa pertumbuhan 2025—meski moderat secara agregat—lebih inklusif secara dampak dibanding fase lonjakan-lonjakan sebelumnya yang sangat padat modal.

Target 7 Persen: Salah Angka atau Salah Tahap?

Target 6,5–7 persen layak dipertanyakan dari sisi timing, tetapi tidak keliru secara arah. Target tersebut mencerminkan fase akselerasi setelah fondasi struktural diperbaiki, bukan target tahunan mekanis.

Pelajaran 2025 bukan bahwa target terlalu tinggi, melainkan bahwa:
* Transisi struktur butuh waktu
* Pertumbuhan berkualitas sering lebih lambat di awal
* Indikator sosial perlu ditempatkan setara dengan indikator PDRB

Implikasi Kebijakan: Bukan Menurunkan Target, tetapi Mengunci Kualitas

Alih-alih semata menurunkan target pertumbuhan, pembacaan data 2025 justru mengarah pada kebutuhan, mengunci pertumbuhan non-tambang, mempercepat hilirisasi yang menyerap tenaga kerja, menautkan pariwisata dengan pangan lokal dan UMKM, serta menjadikan indikator kemiskinan, pekerjaan formal, dan konsumsi rumah tangga sebagai kompas kebijakan.