Pemkab Solok Selatan Perketat Pengawasan Stabilitas Harga Bahan Pokok
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok Selatan mulai memperketat pengawasan stabilitas harga bahan pokok menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap potensi lonjukan inflasi yang sering terjadi akibat kenaikan permintaan musiman dan gangguan distribusi pasca-bencana.
Fokus utama pemerintah daerah adalah penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi, menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga.
Yulian Efi menyampaikan hal tersebut usai menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sumatera Barat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Padang, pada Kamis (22/1/2026). Pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi momentum krusial bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi capaian pengendalian harga pada semester sebelumnya. Selain itu, forum ini bertujuan merumuskan peta jalan strategi menghadapi tekanan inflasi yang diprediksi masih akan berlanjut hingga awal tahun ini.
Dinamika Ekonomi Sumatera Barat
Dinamika ekonomi di Sumatera Barat saat ini tengah menghadapi tantangan ganda. Selain siklus tahunan menjelang hari besar keagamaan, sejumlah wilayah masih berupaya melakukan pemulihan ekonomi pascabencana yang sempat mengganggu jalur logistik pangan. Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasco Ruseimy, serta jajaran pimpinan daerah dari seluruh kabupaten dan kota tampak hadir dalam pertemuan tersebut.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tingkat regional. Dalam keterangannya, Yulian Efi menyebutkan bahwa Solok Selatan akan mengikuti arahan teknis dari pemerintah provinsi dan Bank Indonesia. Fokus utama terletak pada penguatan empat pilar pengendalian inflasi, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
“Kami menyadari bahwa stabilitas harga adalah kunci kesejahteraan masyarakat, terutama saat memasuki bulan Ramadhan. Koordinasi melalui HLM TPID ini memberikan arah yang jelas bagi daerah dalam mengambil kebijakan proteksi ekonomi di tingkat lokal,” ujar Yulian.
Strategi Pemerintah Provinsi
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, dalam sambutannya menekankan bahwa intervensi pemerintah tidak boleh terlambat. Pemerintah Provinsi telah memetakan sejumlah titik rawan yang memerlukan perhatian khusus dalam hal distribusi pangan. Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah mengajukan permintaan tambahan cadangan pangan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Langkah preventif ini diambil guna memastikan stok di gudang-gudang daerah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat yang biasanya meningkat tajam. Selain penguatan stok, pemerintah daerah juga akan menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dirancang untuk memutus rantai distribusi yang terlalu panjang, sehingga masyarakat dapat menjangkau komoditas pokok dengan harga yang lebih rasional dibandingkan harga pasar.
“Operasi pasar akan kita laksanakan secara berkala di berbagai wilayah. Kami ingin memastikan tidak ada pihak yang melakukan spekulasi harga di tengah situasi transisi pascabencana ini,” tegas Mahyeldi dalam forum tersebut.
Perkuatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
Di sisi lain, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) kembali diperkuat sebagai instrumen utama di lapangan. Program ini mendorong kemandirian pangan tingkat rumah tangga dan komunitas untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Yulian Efi menambahkan, bagi Solok Selatan, kelancaran distribusi merupakan tantangan tersendiri mengingat letak geografisnya. Pihaknya berjanji akan terus memantau titik-titik distribusi utama agar pasokan dari produsen dapat sampai ke tangan konsumen tanpa kendala berarti.
Hadirnya unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rapat ini juga memastikan adanya pengawasan dari sisi hukum terhadap praktik penimbunan barang. Pengawasan ketat di gudang-gudang distributor menjadi salah satu prioritas dalam waktu dekat.
Harapan Masa Depan
Dengan berbagai langkah taktis tersebut, diharapkan angka inflasi di Sumatera Barat, khususnya di Solok Selatan, dapat tetap terkendali di bawah sasaran nasional. Kesiapan yang matang diharapkan mampu memberikan ketenangan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadhan tanpa terbebani harga pangan yang melambung tinggi.
