Pemimpin dan KPK: Dua Faktor Penting dalam Perang Melawan Korupsi
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Mahfud MD, memberikan apresiasi terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang aktif mengungkap kasus-kasus korupsi di tingkat kepala daerah. Ia menilai bahwa KPK kini mulai bergerak lebih agresif, bahkan menjangkau wilayah-wilayah yang sebelumnya tidak terlalu diperhatikan.
KPK Aktif Mengusut Kasus Korupsi di Tingkat Daerah
Salah satu contohnya adalah kasus Bupati Pati periode 2025–2030, Sudewo, yang diduga terlibat dalam dugaan korupsi pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa atau jual-beli jabatan. Selain itu, Wali Kota Madiun, Maidi, juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan pemerasan dana CSR, fee proyek, serta gratifikasi selama masa jabatannya.
Mahfud menyebut bahwa tindakan KPK ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia memuji KPK karena telah berani mengusut perkara sekelas kepala daerah setelah sebelumnya fokus pada kasus-kasus pejabat pemerintahan pusat, seperti Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
OTT: Strategi Efektif KPK
Dalam wawancaranya, Mahfud menjelaskan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) merupakan salah satu metode efektif yang digunakan oleh KPK. OTT dilakukan ketika seseorang sedang melakukan tindak pidana atau sesaat setelah kejadian tersebut. Contohnya adalah kasus Gubernur Sulawesi Selatan yang sempat menjadi target OTT.
“KPK ini bagus. Artinya dia sulit masuk ke hal-hal besar, dulu, tetapi dia terus bekerja di arena-arena yang orang tidak terlalu banyak memperhatikan, pemerintah daerah dan sehari bisa dua loh (yang ditangkap). Tidak mudah itu operasi tangkap tangan (OTT). Artinya kerjanya serius kan,” ujar Mahfud.
KPK Mulai Masuk ke Liga Dua
Menurut Mahfud, KPK kini mulai aktif merambah ke “Liga Dua”, yaitu kasus-kasus di tingkat kepala daerah. Ia berharap agar KPK dapat kembali aktif dalam mengusut kasus-kasus yang menyeret pejabat setingkat provinsi.
“Liga duanya sudah mulai aktif ini, bupati-bupati sudah banyak yang pada takut. Bagus itu KPK, cari terus itu (bupati korupsi, kalau bisa) gubernur. Agar negara ini bagus,” ujar Mahfud.
Tanggapan Terhadap Presiden Prabowo Subianto
Selain mengapresiasi KPK, Mahfud juga menyampaikan rasa hormat kepada Presiden Prabowo Subianto karena tidak mengintervensi perkara ini. Padahal, Bupati Pati Sudewo merupakan kader dari Partai Gerindra, partai yang berada di bawah naungan Prabowo.
“Yang kedua, saya juga hormat kepada pemerintah. Kenapa? Karena tidak mengintervensi.”
“Enggak ada peringatan apa-apa, gak ada teguran gitu. Saya kira pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini (pemberantasan korupsi) bagus. Biarkan aja, apalagi ditambah dua orang ini Madiun dan Pati kan orang Gerindra ya,” tegas Mahfud.
Pengaruh Positif bagi Partai Gerindra
Menurut Mahfud, sikap Prabowo ini justru memberikan dampak positif bagi Partai Gerindra. Biasanya, partai akan melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus hukum, namun kali ini Prabowo tampak tidak melindungi kadernya.
“Kalau mau dilindungi kan gampang aja Presiden, halangi (OTT terhadap kader) tapi oleh Presiden biarin saja dan bagi saya itu akan lebih bagus bagi Gerindra.”
“Ini kesempatan Gerindra ini menghimpun dukungan simpati dari masyarakat,” jelas Mahfud.
Harapan untuk Masa Depan
Mahfud berharap agar Presiden Prabowo terus bersikap terbuka seperti ini meskipun anak buahnya yang harus ditersangkakan. Ia menilai bahwa sikap seperti ini akan semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Saya juga hormatlah pada Gerindra tidak ikut campur, Presiden juga tidak marah-marah ada bupatinya ditangkap dan dalam situasi begini. Biarin saja meskipun Bupati Madiun, Bupati Pati itu orang Gerindra, ambil saja gitu kalau memang korupsi.”
“
