Viral, kontras perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah jadi sorotan

Perbedaan Kontras Infrastruktur Jalan di Wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah

Sebuah video yang viral di media sosial menunjukkan perbedaan kontras yang sangat mencolok antara infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat (Jabar) dan Jawa Tengah (Jateng). Video ini memperlihatkan bagaimana jalan raya di sisi Jabar terlihat mulus, lengkap dengan tanda jalan, lampu penerangan, dan rambu-rambu lalu lintas. Sementara itu, jalan di sisi Jateng tampak tidak terawat, bahkan beberapa bagian berupa tanah merah yang berlumpur.

Perbedaan ini menjadi sorotan publik, terutama karena letaknya di perbatasan antara dua provinsi tersebut. Di kawasan perbatasan, khususnya di sekitar Gapura Perbatasan, infrastruktur di Jabar terlihat lebih maju dan megah dibandingkan Jateng. Bahkan, Gapura Perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah kini menjadi daya tarik wisata gratis bagi warga sekitar, baik dari Jabar maupun Jateng.

Video ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @asep19 pada Kamis (19/2/2026). Pengunggah menyampaikan bahwa tujuan dari video ini bukan untuk menyudutkan salah satu pihak, tetapi hanya ingin menunjukkan bahwa Jawa Barat telah melangkah lebih maju dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Perbandingan Serupa di Wilayah Lain

Tidak hanya di perbatasan Jabar dan Jateng, perbedaan kontras infrastruktur jalan juga terjadi di wilayah lain, seperti perbatasan Bogor (Jabar) dan Lebak (Banten). Di kawasan Bogor, jalan sudah teraspal mulus dan dilengkapi dengan marka jalan serta lampu penerangan. Namun, di sisi Lebak, jalan masih berupa tanah merah bercampur lumpur. Kondisi ini membuat warga setempat kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk akses ke sekolah dan pasar.

Di kawasan hunian sementara (huntara) Lebakgedong, Banten, jalan yang menghubungkan daerah tersebut dengan Bogor masih dalam kondisi buruk. Warga mengeluhkan janji pembangunan hunian tetap (huntap) yang belum terwujud. Menurut Erum, seorang warga huntara, akses jalan tersebut penting bagi kehidupan sehari-hari. Ia menyebutkan bahwa jalan aspal dari wilayah Bogor berhenti tepat di garis batas wilayah Lebak.

Sementara itu, Ketua RT setempat, Ajum, mengungkapkan bahwa pihaknya dan warga telah berulang kali mengajukan permintaan pembangunan jalan dan huntap kepada pemerintah daerah. Namun, hingga saat ini, warga hanya mendapatkan janji tanpa realisasi. Rencana pembangunan di kawasan tersebut tahun 2026 belum dipastikan, meskipun masih memungkinkan dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

Pembangunan Jalan dan Jembatan di Jawa Barat

Dalam kurun waktu kurang dari satu tahun menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi merealisasikan pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan di seluruh wilayah Jawa Barat sepanjang tahun 2025. Pencapaian ini didorong oleh peningkatan partisipasi warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB), yang kini menembus angka 12,5 juta wajib pajak aktif.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mengungkapkan data pembangunan perbaikan jalan dan jembatan sepanjang tahun 2025 dari Januari hingga Desember. Total ruas jalan Provinsi yang diperbaiki mencapai 418,707 km dan ruas jalan non Provinsi sepanjang 19,236 km. Adapun total panjang ruas jalan tersebut tersebar di 5 wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Selain jalan, Dedi Mulyadi juga melakukan pembangunan atau perbaikan jembatan sebanyak 11 di 6 wilayah UPTD tersebut. Berikut ini rangkuman wilayah di Jawa Barat yang mendapatkan pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan:

• Wilayah UPTD I: Cianjur, Depok, Bekasi dan Bogor
• Jalan Provinsi: 50,089 Km
• Jalan Non Provinsi: 2,081 Km

• 1 Jembatan

• Wilayah UPTD II: Sukabumi

• Jalan Provinsi: 43,568 Km
• Jalan Non Provinsi: –

• 3 Jembatan

• Wilayah UPTD III: Bandung, Cimahi, Subang, Kabupaten Bandung Barat, Purwakarta, Karawang

• Jalan Provinsi: 115,422 Km
• Jalan Non Provinsi: 6,236 Km

• 1 Jembatan

• Wilayah UPTD IV: Garut, Sumedang

• Jalan Provinsi: 68,307 Km
• Jalan Non Provinsi: 6 Km

• 2 Jembatan

• Wilayah UPTD V: Tasikmalaya, Banjar, Ciamis, Pangandaran, Kuningan

• Jalan Provinsi: 59,182 Km
• Jalan Non Provinsi: 0,110 Km

• 3 Jembatan

• Wilayah UPTD VI: Cirebon, Indramayu, Majalengka

• Jalan Provinsi: 82,144 Km
• Jalan Non Provinsi: 4,809 Km
• 1 Jembatan

Kontribusi PKB dalam Pembangunan Infrastruktur

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa kepatuhan warga Jawa Barat dalam membayar pajak menjadi fondasi utama keberlanjutan pembangunan daerah, terutama di tengah beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pada tahun 2026. Ia menegaskan bahwa PKB merupakan sumber pendapatan terbesar Provinsi Jawa Barat.

Gubernur yang akrab disapa KDM itu bersyukur warga Jawa Barat memiliki partisipasi tinggi dalam membayar pajak kendaraan bermotor, hal itu tercermin dari jumlah wajib pajak aktif yang terus meningkat. Dari sebelumnya rata-rata berada di kisaran 10–11 juta kendaraan per tahun, kini jumlah kendaraan yang membayar pajak telah melampaui 12,5 juta unit.

Menurut Dedi Mulyadi, kebahagiaan masyarakat atas fasilitas dasar tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan harus berpihak pada kebutuhan nyata rakyat, termasuk wilayah pinggiran yang selama ini belum sepenuhnya terjangkau. Selama menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, Dedi menegaskan, prioritas misi pembangunannya ke depan akan lebih diarahkan pada daerah-daerah yang membutuhkan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.