Peluang Masuk Sekolah Kedinasan Semakin Terbuka Tahun 2026
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang sangat menarik bagi calon peserta yang ingin mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Dua sekolah kedinasan baru akan hadir, yang berasal dari dua kementerian berbeda, sehingga memberi peluang lebih besar bagi para calon peserta untuk lolos seleksi dan langsung diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus.
Pendaftaran sekolah kedinasan biasanya dilakukan secara serentak melalui portal resmi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Umumnya, pendaftaran dibuka pada bulan Mei hingga Juni setiap tahunnya. Proses ini memastikan bahwa semua calon peserta memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti seleksi.
Sekolah kedinasan tetap diminati karena beberapa alasan utama. Pertama, kuliah di sekolah kedinasan gratis, sehingga tidak memberatkan biaya pendidikan bagi siswa. Kedua, tersedia fasilitas asrama yang lengkap, serta pendidikan yang terstruktur dan berkualitas. Yang terpenting, lulusan sekolah kedinasan langsung diangkat menjadi CPNS, yang memberikan jaminan karier yang stabil di instansi pemerintah.
Dua Sekolah Kedinasan Baru Tahun 2026
Kedua sekolah kedinasan baru ini merupakan hasil dari peleburan antara dua institusi sebelumnya yang bernaung di bawah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pada tahun 2024, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) dilebur menjadi satu institusi baru, yaitu Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Tujuan peleburan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Namun, dengan perubahan struktur organisasi di Kemenkumham, Presiden Prabowo memecah kementerian tersebut menjadi tiga kementerian baru, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kewenangan Poltekpin kini dikelola oleh Kementerian Hukum, sedangkan program studi terkait keimigrasian lebih sesuai dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Baru-baru ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk membuka sekolah kedinasan baru.
Persiapan Pembukaan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin)
Poltekpin sedang dalam proses persiapan yang matang agar bisa dibuka pada tahun 2026. Persiapan mencakup penerimaan mahasiswa baru, penataan kelembagaan, pengalihan sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa tahapan persiapan dimulai setelah terbitnya izin dan keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk empat program studi Hukum Terapan.
Saat ini, permohonan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Poltekpin masih dalam proses dan menunggu keputusan Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang diperkirakan terbit pada Maret. Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret.
Poltekpin akan membuka empat formasi dengan total kuota sebanyak 200 calon mahasiswa. Setiap formasi memiliki jumlah kuota yang berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas institusi.
Pembentukan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas)
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Kemenimipas akan segera membentuk Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas). Pembentukan ini menjadi langkah strategis dalam menyiapkan SDM yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan.
Dengan terbitnya surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta Peraturan menteri terkait organisasi dan tata kerja politeknik yang sudah ditandatangani oleh menteri, maka pembentukan Poltek Imipas dapat segera dimulai.
Kepala BPSDM Kementerian Imipas, Aman Riyadi, menjelaskan pentingnya penyesuaian status sekolah kedinasan Poltekip akibat perubahan organisasi di kementerian. Status Poltekip sebagai sekolah kedinasan perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan instansi.
Nantinya, para Taruna Poltekip yang lulus akan lebih banyak menduduki jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya untuk menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
Seorang penulis berita yang sering meliput isu pemerintahan dan administrasi publik. Ia memiliki kebiasaan membaca analisis kebijakan, menonton diskusi publik, dan membuat catatan ringkas. Waktu luangnya ia gunakan untuk berjalan santai. Motto: “Ketegasan dalam informasi adalah bentuk pelayanan publik.”
