Bulan Syaban dan Refleksi Pendidikan yang Tertunda
Bulan Syaban sering kali terlewat dari perhatian. Ia berada di antara dua bulan besar, seperti jeda sunyi yang jarang diperebutkan. Namun, bagi umat Islam, Syaban memiliki makna khusus. Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya bulan ini sebagai waktu untuk evaluasi diri dan memperbanyak amal. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, Syaban juga menjadi momen untuk merefleksikan apa yang telah dilakukan dan siapa yang mungkin terlewat.
Dalam dunia pendidikan, Syaban hadir sebagai kesempatan untuk menghentikan sejenak dan melihat kembali apa yang selama ini luput. Banyak amal dikerjakan, tetapi tidak semua mendapat pengakuan. Di sekolah-sekolah, guru honorer tetap mengajar dengan setia, meski status dan kesejahteraan mereka masih menggantung. Mereka mengabdi bertahun-tahun, tetapi penghargaan sering datang setengah hati. Jika Syaban adalah bulan pengangkatan amal, maka pendidikan kita justru memperlihatkan ironi: pengabdian panjang tidak selalu berbanding lurus dengan kepastian nasib.
Kebijakan yang Tidak Seimbang
Di satu sisi, pemerintah bergerak cepat dalam membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini penting dan patut diapresiasi. Namun, polemik muncul ketika beredar perpres pengangkatan pegawai SPPG menjadi PPPK sebanyak 32.000 pada bulan Februari nanti, sementara ribuan guru honorer yang telah lama mengabdi masih menunggu kepastian.
Di sinilah persoalan keadilan mulai terasa nyata. Bukan soal menolak SPPG, melainkan soal urutan prioritas. Pendidikan seharusnya berdiri di atas guru, bukan mendahulukannya sebagai catatan susulan. Syaban sering diibaratkan sebagai jembatan menuju Ramadan atau ladang sebelum panen. Pendidikan kita tampaknya ingin segera memanen hasil—angka partisipasi, program baru, pencitraan keberpihakan—tanpa memastikan ladangnya subur.
Masalah Struktur dan Regulasi
Bagaimana mungkin kita berbicara tentang Sekolah Rakyat—pendidikan yang katanya hadir untuk mereka yang kecil dan tertinggal—jika gurunya sendiri hidup dalam ketidakpastian struktural? Sekolah tidak akan pernah benar-benar menjadi milik rakyat jika guru yang mengajar rakyat masih menunggu keadilan.
Wacana pengangkatan guru pun kini memasuki babak baru. Muncul kabar bahwa ke depan jalur PPPK tidak lagi tersedia dan pengangkatan hanya melalui CPNS. Jika ini benar, negara sedang menciptakan tembok sunyi bagi guru-guru yang telah lama mengabdi. Syarat usia maksimal CPNS, yaitu 35 tahun, bukan sekadar angka administratif. Ia adalah garis yang memisahkan pengabdian dari pengakuan.
Peristiwa di Jambi dan Kekacauan Regulasi
Kerapuhan sistem pendidikan tampak nyata dalam sejumlah peristiwa yang terjadi di Jambi. Kasus Seorang guru SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur, Agus Saputra—yang terlibat konflik dengan siswa hingga berujung saling lapor ke kepolisian—menunjukkan bagaimana persoalan pedagogis mudah bergeser menjadi perkara hukum ketika mekanisme penyelesaian di sekolah tidak berjalan.
Situasi serupa terlihat pada Tri Wulansari—guru honorer di Muaro Jambi—yang mendisiplinkan siswa berambut pirang sesuai aturan sekolah, tetapi justru harus menghadapi proses hukum. Dua peristiwa ini menegaskan lemahnya regulasi perlindungan guru dan kaburnya batas antara pendisiplinan edukatif serta pelanggaran hukum.
Kesimpulan
Di bulan Syaban, ketika pesan penataan niat dan perbaikan relasi kembali diingatkan, ironi ini kian terasa karena negara belum sepenuhnya menghadirkan payung hukum yang memberi rasa aman bagi guru. Menjelang Ramadan, orang-orang biasanya menata ulang hidupnya. Mengurangi yang berlebihan dan memperbaiki yang tertinggal. Pendidikan pun seharusnya begitu. Barangkali sudah saatnya pendidikan berpuasa dari kebisingan proyek dan mulai mengenyangkan keadilan bagi guru.
Sebab tanpa guru yang dimuliakan dan dilindungi, berbagai kebijakan pendidikan—baik yang menyentuh langsung ruang kelas maupun yang bersifat pendukung—akan sulit mencapai tujuan utamanya. Syaban tidak pernah menuntut sorotan. Ia hanya mengingatkan dengan lembut. Dan pengingat itu kini jelas: sebelum berharap amal pendidikan diangkat, pastikan tidak ada pengabdian guru yang terus digantung oleh kebijakan yang ragu-ragu.
