Kisah pilu Bupati Jayapura dalam perjalanan 12 jam ke Kampung Omon: Satu nyawa hilang di Hutan Gresi

Perjalanan Bersejarah Bupati Jayapura Menuju Kampung Omon

Perjalanan Bupati Jayapura Yunus Wonda menuju Kampung Omon, Distrik Gresi Selatan, Papua, pada Rabu (8/1/2026) menjadi catatan bersejarah sekaligus pilu. Rombongan yang terdiri dari pejabat dan staf pemerintah daerah harus menempuh perjalanan ekstrem untuk mencapai wilayah komunitas adat Suku Elseng.

Dari Kota Sentani, rombongan membutuhkan waktu sekitar lima jam dengan kendaraan darat untuk sampai ke pusat distrik. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki selama kurang lebih tujuh jam melewati lumpur tebal, hutan belantara, sungai berarus deras, serta jembatan kayu curam. Total waktu tempuh mencapai sekitar 12 jam.

Kampung Omon, yang merupakan salah satu kampung administratif tertua di Tanah Papua, memiliki sejarah panjang. Sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, wilayah ini telah dirancang sebagai pusat pemerintahan dan tetap berstatus administratif setelah Papua bergabung dengan Indonesia pascaPepera 1969. Namun, hingga kini, kampung tersebut masih hidup tanpa akses jalan, listrik, pendidikan, layanan kesehatan, maupun air bersih.

Duka di Tengah Perjalanan

Perjalanan tersebut berubah menjadi duka ketika seorang staf BPBD Jayapura, Simon Pampang, meninggal dunia di tengah hutan. Insiden terjadi saat rombongan berjalan kaki dari Kampung Bangai menuju Kampung Omon. Simon tiba-tiba ambruk dan menghembuskan napas terakhirnya di bawah rimbunnya pepohonan. Tim medis menyatakan nadi korban melemah hingga tidak berdenyut.

Dalam suasana haru, Bupati Jayapura memutuskan membagi rombongan. Sebagian tim menandu jenazah kembali, sementara rombongan lainnya melanjutkan perjalanan ke Kampung Omon. “Staf saya meninggal dunia. Kami sangat berduka. Beliau adalah pahlawan dalam perjalanan ini,” ujar Yunus Wonda. Ia mengaku sangat terpukul atas musibah yang terjadi di luar rencana tersebut.

Bertemu Warga yang Terisolasi

Rombongan tiba di Kampung Omon menjelang malam. Warga menyambut dengan wajah-wajah tulus di bawah penerangan lampu aki. Dalam suasana sederhana itu, Bupati Yunus Wonda mendengarkan langsung keluhan masyarakat yang telah lama hidup terisolasi. Di kampung tersebut tidak terdapat sekolah, puskesmas, listrik, maupun air bersih. Anak-anak dan orang dewasa harus memikul bahan makanan melintasi sungai dan jembatan kayu licin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kondisi ini membuat sebagian warga merasa seolah tidak menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Suku Elseng Nelson Teet menjelaskan, bahwa komunitas adat Elseng hidup berpindah-pindah untuk menjaga batas wilayah hak ulayat. Mereka menetap di hutan selama terdapat pohon sagu, lalu kembali ke kampung secara bergantian.

Komitmen Membuka Akses Jalan

Bupati Jayapura mengaku sedih melihat kondisi masyarakat, terutama anak-anak yang harus berjalan jauh melewati lumpur dan medan berat. Ia menegaskan bahwa prioritas utama pemerintah daerah adalah membuka akses jalan menuju Kampung Omon. “Garuda ada di dada saya. Kami akan membuka akses jalan. Itu prioritas tahun ini,” tegas Yunus Wonda.

Menurutnya, warga juga membutuhkan pendidikan, layanan kesehatan, perumahan, dan tempat ibadah. Namun, jalan menjadi kebutuhan paling mendesak karena satu-satunya cara membawa logistik saat ini hanyalah dengan dipikul. Yunus juga meminta dukungan pemerintah pusat karena keterbatasan APBD daerah. Ia menegaskan kehadirannya di Kampung Omon merupakan bukti bahwa negara hadir untuk masyarakat adat.

Harapan dan Keraguan Warga

Kepala Kampung Omon Frans Tabisu mengatakan, kampung tersebut didirikan sejak 2012. Selama itu, belum pernah ada perhatian dari pemerintah daerah. Ia menyebut Yunus Wonda sebagai bupati pertama yang menginjakkan kaki di wilayah tersebut. Meski demikian, Frans mengaku belum sepenuhnya percaya hingga pembangunan jalan benar-benar dimulai. “Kalau alat sudah turun, baru saya percaya 100 persen,” ujarnya.

Menjaga Tanah dan Hutan Adat

Frans Tabisu menegaskan bahwa tanah dan hutan adat tidak boleh diperjualbelikan. Ia mengaku menolak tawaran perusahaan kayu meski bernilai besar. Menurutnya, hutan adalah satu-satunya warisan untuk generasi mendatang. Ia juga menekankan bahwa jika pemerintah membangun fasilitas umum seperti sekolah atau puskesmas, maka tanah dan bangunannya tetap menjadi milik masyarakat adat.

Senada dengan itu, Kepala Suku Elseng Nelson Teet meminta adanya perlindungan hukum terhadap wilayah adat. Ia mengkhawatirkan masuknya pembangunan tanpa kejelasan batas wilayah adat, sementara masyarakat adat tidak memiliki kemampuan baca tulis. Nelson berharap pemerintah membantu memetakan wilayah adat Suku Elseng agar hutan dan tanah leluhur tidak dirusak tanpa persetujuan masyarakat. “Kami ingin hutan ini tetap terjaga. Tanah adat kami tidak boleh berubah,” tegasnya.