Fase Transisi Darurat ke Pemulihan di Tiga Provinsi Sumatra
Sejumlah wilayah di tiga provinsi Sumatra yang terdampak bencana telah memasuki fase transisi dari darurat ke pemulihan. Salah satu langkah utama dalam penanganan bencana adalah penyediaan tempat tinggal bagi warga korban bencana.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan skema bantuan hunian bagi warga yang terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, akan diberikan hunian sementara dan kemudian diganti dengan hunian tetap. Sementara itu, warga yang rumahnya rusak ringan atau sedang akan menerima biaya dukungan sebesar Rp15 juta dan Rp30 juta.
Untuk hunian tetap, ada tiga pendekatan yang digunakan. Pembangunannya dilakukan oleh Danantara, APBN, dan donasi dari non-pemerintah. Danantara telah mengalokasikan sekitar 15.000 unit hunian tetap (huntap), sedangkan dari non-pemerintah saat ini sudah dilakukan groundbreaking sebanyak 2.600 unit.
Skema Dana Tunggu Hunian (DTH)
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyiapkan dana tunggu hunian (DTH) bagi warga terdampak. Skema ini diberikan kepada mereka yang tidak memilih untuk tinggal di hunian sementara. DTH diberikan kepada warga yang memilih tinggal di rumah kerabat atau mengontrak hunian.
Warga yang memilih skema DTH ini diusulkan oleh pemerintah daerah melalui surat keputusan dari kepala daerah, bupati, dan wali kota. Menurut data yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kemendagri, tercatat 16.264 kepala keluarga sebagai penerima DTH. Tahap pertama penerima DTH tersebar di Provinsi Aceh sebanyak 10.013 keluarga, Sumatra Utara (4.508 keluarga), dan Sumatra Barat (1.743 keluarga).
Tito menjelaskan bahwa warga penerima DTH tidak perlu membawa KTP atau Kartu Keluarga untuk proses pencairan. Hal ini disebabkan situasi yang berbeda-beda dialami oleh masyarakat. Warga penerima DTH akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga setiap bulan selama 3 bulan. Proses pencairan bantuan akan dilakukan oleh bank yang ditunjuk bersama petugas administrasi terkecil seperti RT, RW, lurah, atau kepala desa.
Distribusi Bantuan Logistik
Di tempat yang sama, BNPB memastikan pengiriman bantuan logistik untuk masyarakat yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar dilakukan secepat mungkin dan sampai kepada mereka dalam waktu maksimal 2×24 jam. SOP yang diterapkan memastikan semua barang langsung terdistribusi tanpa penundaan.
Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan bahwa laju distribusi bantuan mencapai di atas 80% di berbagai posko. Contohnya, Posko Halim Perdanakusuma telah mendistribusikan 97% bantuan. Sebanyak 1.526 ton bantuan sudah terkirim. Di Posko Iskandar Muda, total bantuan yang masuk mencapai 1.341 ton, dengan 1.000 ton sudah didistribusikan.
Posko Silangit di Sumatra Utara juga mencatat laju distribusi sebesar 98,2%, sedangkan di Sumatra Barat mencapai 93,5%. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah sejak hari pertama kejadian, mulai dari evakuasi korban hingga pemulihan layanan publik. Selain tanggap darurat, pemerintah juga sedang mempersiapkan fase rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan aktivitas kehidupan masyarakat.
Data Kerusakan Rumah
Berdasarkan data sementara dari tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra, tercatat 68.850 rumah rusak ringan, 37.520 rumah rusak sedang, dan 56.108 rumah rusak berat. Jumlah total rumah terdampak mencapai 213.432 unit. Dua pertiga dari jumlah tersebut masuk kategori rusak ringan dan sedang. Jika bantuan dapat segera disalurkan, sebagian besar warga terdampak diharapkan dapat kembali menempati rumah masing-masing sembari proses pemulihan lingkungan berlangsung.
