Jenepontoinfo.com – SURABAYA – Menjelang peresmian Danantara pada 24 Februari 2025, super holding BUMN ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kemudian daya saing kegiatan ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di tempat Singapura. Danantara akan datang mengurus aset tujuh BUMN besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Pengamat Hukum dan juga Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengingatkan, prospek risiko yang dimaksud bisa saja muncul, khususnya apabila mengamati pengalaman buruk skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia ( BLBI ) pada krisis perekonomian 1998.
Meskipun pembentukan Danantara menghadirkan harapan baru bagi pengelolaan aset negara, namun pengalaman traumatis BLBI menunjukkan bahwa pengawasan ketat harus menjadi prioritas utama.
“Dalam persoalan hukum BLBI, kita meninjau bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan serta intervensi urusan politik yang dimaksud kuat. Jika Danantara bukan dikelola dengan transparansi dan juga akuntabilitas tinggi, ada risiko skenario sejenis terjadi,” ujar Hardjuno pada Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Dalam skema BLBI, pemerintah mengucurkan Rp144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank yang mana terdampak krisis. Sayangnya, dana yang dimaksud berbagai yang tak kembali ke negara akibat penyalahgunaan oleh bankir kemudian konglomerat yang tersebut memiliki hubungan dengan elite politik.
Hardjuno menilai bahwa skenario mirip dapat terjadi pada Danantara apabila tidak ada ada mekanisme yang mana jelas di pengelolaan serta pelaporan keuangan holding tersebut. Hardjuno mencontohkan, bahwa model Temasek Holdings pada Singapura juga Khazanah di area Negara Malaysia menunjukkan bagaimana pengelolaan aset negara yang dimaksud transparan serta independen dapat mengupayakan ekonomi nasional.
Namun Ia juga mengingatkan bahwa pengalaman Tanah Melayu dengan 1MDB menjadi contoh bagaimana kesalahan di tata kelola dapat berujung pada skandal keuangan berskala besar. “Kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa apabila ada intervensi kebijakan pemerintah kemudian kurangnya pengawasan, holding penanaman modal negara justru sanggup menjadi beban perekonomian yang dimaksud berlarut-larut,” tambahnya.
Selain tantangan tata kelola, kebijakan efisiensi yang tersebut diterapkan untuk membiayai inisiatif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mendapat sorotan. Menurut Hardjuno, jikalau efisiensi ini dijalankan dengan memangkas anggaran sektor lain, kesejahteraan rakyat di tempat luar penerima khasiat MBG bisa saja terancam.
“Perlu kajian lebih lanjut di terkait dampak pemangkasan anggaran terhadap sektor kesehatan, pendidikan, lalu infrastruktur. Jangan sampai demi satu inisiatif unggulan, sektor lain justru dikorbankan,” ujarnya.
