Penanganan Sampah di Tangerang Selatan: Tantangan dan Langkah Pemerintah
Pada awal Desember 2025, Tangerang Selatan menghadapi masalah yang sangat mengganggu aktivitas warga. Sampah yang menumpuk di berbagai titik kota menyebabkan bau tak sedap dan pemandangan yang tidak menyenangkan. Masalah ini muncul setelah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Cipeucang, satu-satunya tempat pembuangan akhir di kota tersebut, ditutup sementara. Penyegelan dilakukan sejak awal Oktober 2025, dengan batas waktu hingga akhir Desember 2025 untuk menata ulang pengelolaan sampah sesuai ketentuan yang berlaku.
Penutupan TPA Cipeucang berdampak langsung pada pengangkutan sampah. Dalam beberapa hari terakhir, penumpukan sampah mulai terlihat di berbagai lokasi seperti kolong flyover Ciputat dan area fasilitas umum. Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena volume sampah yang terus bertambah menutupi sebagian jalur pejalan kaki. Warga mulai mengeluhkan bau, tampilan kumuh, dan gangguan aktivitas sehari-hari.
Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) mengambil langkah mitigasi jangka pendek dengan menutup tumpukan sampah menggunakan terpal dan menyemprotkan cairan desinfektan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari penutupan TPA. Namun, penyelesaian jangka panjang masih dalam proses. Pengangkutan sampah ke Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) sementara dilakukan sebagai bagian dari skema pengelolaan yang telah ada, tetapi implementasinya dipercepat sebagai respons atas keluhan warga.
Dalam Situational Crisis Communication Theory (SCCT), situasi yang terjadi di Tangerang Selatan termasuk dalam kategori preventable atau intentional cluster. Pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut harus menjelaskan langkah-langkah yang diambil secara transparan. Meski Pemkot Tangsel telah melakukan berbagai upaya penanganan, ketidakpuasan warga menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap kejelasan solusi dan jaminan jangka panjang belum sepenuhnya terbentuk.
Beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah merupakan strategi respon krisis sebagai bagian dari rebuilding, yaitu dengan permintaan maaf dan perbaikan. Namun, pengangkutan sampah ke TPS3R masih berlangsung secara bertahap. Hingga pertengahan Desember, sampah masih menumpuk di beberapa ruas jalan kota Tangerang Selatan. Hal ini memicu aksi protes dari warga yang tergabung dalam Forum Peduli Serpong (FPS) di depan Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan pada 18 Desember 2025.
Aksi ini dipicu oleh kekhawatiran dan kritik terhadap tata kelola TPA Cipeucang, terutama soal penutupan tanpa pengelolaan yang dianggap jelas dan terukur oleh warga. Dalam perspektif SCCT, respon publik tidak hanya dipengaruhi oleh langkah teknis yang diambil pemerintah, tetapi juga persepsi masyarakat terhadap tanggung jawab krisis tersebut.
Di sisi lain, perlu diapresiasi bahwa Pemkot Tangsel tidak tinggal diam dan terus melakukan penanganan bertahap di tengah situasi yang kompleks dan berpacu dengan waktu. Pemkot menyampaikan permintaan maaf dan terus berbenah. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk mendukung penyelesaian masalah tersebut.
Idealnya, otoritas lokal tidak hanya merespons dampak yang muncul, tetapi juga menginformasikan rencana penutupan TPA sejak awal beserta solusi pengalihan sampah. Mitigasi dini melalui komunikasi risiko seperti ini krusial untuk membangun kepercayaan publik sebelum situasi memburuk. Penyampaian informasi dapat berupa rencana penutupan TPA, dampak yang mungkin dirasakan warga, serta tahapan penanganan yang akan dilakukan.
Hal ini penting untuk membangun rasa aman dan mengurangi ketidakpastian. Kejelasan timeline dan langkah mitigasi yang dikomunikasikan secara terbuka dapat membantu publik memahami bahwa kebijakan yang diambil bersifat terukur dan sementara. Selain komunikasi, penanganan teknis juga perlu mempertimbangkan kenyamanan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak.
Penutupan TPA yang dilakukan dalam rangka perbaikan seharusnya dibarengi dengan kesiapan skema alternatif pengelolaan sampah supaya dampaknya tidak berpindah ke ruang publik. Dalam konteks ini, pengalihan sampah ke TPS3R sejak awal dapat dipandang sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terganggunya aktivitas warga sekaligus menunjukkan bahwa upaya pembenahan lingkungan tidak dilakukan dengan mengorbankan kualitas hidup masyarakat.
Dengan demikian, penanganan krisis lingkungan seperti pengelolaan sampah tidak hanya menuntut ketepatan kebijakan dan kecepatan tindakan, tetapi juga komunikasi yang efektif dan berorientasi pada publik. Ketika kebijakan dan komunikasi berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat pun lebih mudah dibangun.
Rusmawan adalah seorang penulis berita online yang serbabisa dalam menguraikan berbagai peristiwa menjadi berita yang jelas dan ringan. Ia suka membaca opini, melakukan riset pendek, dan membuat rangkuman harian. Di waktu senggang, ia menikmati musik instrumental. Motto: “Informasi yang baik dimulai dari niat yang baik.”
