Jenepontoinfo.com – JAKARTA – Peneliti The Reform Initiative (TRI) sekaligus dosen Fakultas Kondisi Keuangan Universitas Airlangga, Unggul Heriqbaldi, menilai kebijakan tata kelola subsidi Liquified Petroleum Gas ( LPG ) 3 kilogram (kg) sebagai langkah strategis yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan tata kelola yang mana dimaksud adalah mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan yang dapat dipantau oleh negara.
“Penataan distribusi LPG bersubsidi oleh pemerintah merupakan langkah strategis mengingat beban fiskal subsidi energi yang tersebut terus meningkat,” ujar Unggul pada pernyataannya, disitir pada hari terakhir pekan (21/2/2025).
Kendati demikian, Unggul memberi peringatan bahwa penyesuaian tarif lalu perbaikan sistem distribusi gas melon yang dimaksud harus dirancang dengan cermat. Kata dia, upaya reformasi di area kedua area ini butuh perencanaan yang matang lalu implementasi yang terukur agar dampaknya masih terkendali secara perekonomian kemudian sosial.
“Pemerintah harus menegaskan bahwa mekanisme penyesuaian tidak ada memunculkan gejolak yang digunakan dapat memperburuk daya beli rakyat rentan. Oleh lantaran itu, proses delivery kebijakan ini harus dilaksanakan secara bertahap, transparan, juga dengan strategi mitigasi yang jelas agar tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan benar-benar tercapai,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Unggul, kendati subsidi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, efektivitasnya pada menurunkan kemiskinan masih perlu diteliti lebih lanjut jauh. Pasalnya, kata Unggul mengutip data Estimasi World Bank (2022), setiap 1 persen Ekonomi Nasional yang tersebut dialokasikan untuk subsidi materi bakar cuma mampu menurunkan kemiskinan sebesar 1,2 persen.
“Ini sangat lebih tinggi rendah dibandingkan bantuan dengan segera yang digunakan dapat menurunkan kemiskinan hingga 6,4 persen. Oleh akibat itu, menegaskan ketepatan sasaran menjadi kunci agar anggaran subsidi benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap kelompok publik yang tersebut paling membutuhkan,” katanya.
Sebelumnya, pemerintah sedang merancang aturan agar status para pengecer dapat diubah menjadi pangkalan agar rakyat bisa jadi mendapatkan biaya yang tersebut sesuai ketika membeli secara langsung dalam pangkalan. Kebijakan yang dimaksud kemudian disempurnakan kembali dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan.
