Bukittinggi Kini Hadapi Masalah Sampah yang Menumpuk Meski Raih Penghargaan Kota Terbersih

Kota Bukittinggi Meraih Penghargaan Internasional, Tapi Menghadapi Masalah Pengangkutan Sampah

Kota Bukittinggi kembali menorehkan prestasi yang membanggakan. Pada ajang The 5th ASEAN Clean Tourist City Award, kota ini berhasil meraih penghargaan sebagai kota terbersih di tingkat internasional. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, dalam acara ASEAN Tourism Standards Awarding Ceremony yang digelar di Grand Ballroom, Nustar Resort, Cebu, Filipina, pada Jumat, 30 Januari 2026.

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Bukittinggi telah melakukan upaya maksimal dalam menjaga kebersihan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan. Dalam pernyataannya, Ramlan Nurmatias menyampaikan rasa syukur atas capaian ini. Ia mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja sama seluruh elemen masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha pariwisata dalam menjaga lingkungan kota.

Namun, meskipun memiliki prestasi luar biasa, Kota Bukittinggi kini sedang menghadapi kendala serius terkait pengangkutan sampah. Truk sampah tidak dapat melintas di jalur Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar. Akibatnya, sejumlah sampah menumpuk di kota ini.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bukittinggi mencatat bahwa sampah yang menumpuk mencapai 300 ton per hari. Penumpukan ini terjadi setelah otoritas terkait mencabut izin melintas kendaraan roda enam ke atas di jalur Lembah Anai. Kepala DLH Kota Bukittinggi, Aldiasnur, menyampaikan bahwa pencabutan izin melintas untuk kendaraan roda enam di Lembah Anai diberlakukan pada Sabtu (7/2/2026) malam. Akibatnya, ratusan ton sampah menumpuk di Kota Bukittinggi akibat angkutan sampah tak dapat melintas.

Hingga kini, sampah di Kota Bukittinggi menumpuk hingga lebih kurang 300 ton. Baik di lapangan dan armada sudah terisi penuh. Sebagian sampah sudah ditransfer ke depo, namun sekarang masih tersisa lebih kurang 300 ton. Sejak Sabtu malam hingga sekarang, kondisi ini terus berlangsung.

Aldiasnur juga menyebut pembukaan izin akses lalu lintas di Lembah Anai belum dapat dipastikan. Pengerjaan jalan tengah berlangsung, sehingga hingga kini, DLH Bukittinggi harus menunggu pembukaan izin melintas kembali.

Selain itu, DLH Bukittinggi juga berharap kepada Kementrian Lingkungan Hidup untuk membangun lagi TPST di Kota Payakumbuh. Dengan begitu, sampah dari Kota Bukittinggi dapat dibuang di TPST Payakumbuh. Pembukaan izin melintas di Lembah Anai belum dapat diprediksi, kita tidak bisa memaksa, karena orang sedang bekerja di sana. Jadi kita harus menunggu.

Usulan DLH Bukittinggi untuk Menyelesaikan Masalah Sampah

Melalui usulan DLH Kota Bukittinggi, pihaknya mengusulkan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) regional di Payakumbuh kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mengatasi persoalan limbah kota. Langkah ini bertujuan agar armada pengangkut tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju TPA Aie Dingin di Kota Padang.

Usulan DLH Bukittinggi tersebut mengarah pada pembangunan kembali fasilitas pengelolaan sampah regional di Kota Payakumbuh yang dirancang sebagai TPST Payakumbuh. Fasilitas ini ditujukan untuk menampung dan mengolah sampah dari beberapa daerah di Sumatera Barat.

Kepala DLH Bukittinggi, Aldiasnur, menyampaikan bahwa keberadaan TPST Payakumbuh akan memungkinkan Bukittinggi menghentikan pengangkutan sampah ke TPA Aie Dingin Padang. “Kita tengah mengusulkan ke provinsi untuk membangun kembali TPST di Payakumbuh,” katanya saat dikonfirmasi.

Tak hanya Kota Bukittinggi, sampah dari Kota Payakumbuh, Padang Panjang, dan Kabupaten Agam juga berakhir di sana. Ketentuan ini juga mengacu pada Perpres Nomor 12 Tahun 2025 (terkait RPJMN 2025-2029) yang memuat Proyek Strategis Nasional. Proyek ini mencakup penataan TPA dan pembangunan TPST Regional di Kota Payakumbuh.

Masalah Izin dan Anggaran TPA Regional Payakumbuh

Pemprov Sumbar Minta Wali Kota Surati Menteri Soal TPA Payakumbuh. Pengelolaan sampah Kota Bukittinggi kembali menghadapi kendala. Truk pengangkut sampah dilaporkan tidak dapat melintas di jalur Lembah Anai menuju Kota Padang akibat penyempitan badan jalan di Kilometer 66.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatera Barat, Tasliatul Fuaddi, mengatakan pihaknya baru menerima surat dari DLH Bukittinggi terkait kondisi tersebut. “Kami baru mendapatkan surat dari DLH Bukittinggi. Wali Kota Bukittinggi menyampaikan permintaan kepada Bapak Gubernur untuk kembali mengusulkan kepada Menteri Lingkungan Hidup agar dapat menggunakan TPA Regional Payakumbuh,” ujar Tasliatul, Selasa (10/2/2026).

Menurutnya, permintaan itu cukup mengejutkan. Sebab, pada 6 Februari 2026, Pemprov Sumbar baru saja melaporkan kepada Menteri Lingkungan Hidup bahwa TPA Regional Payakumbuh telah ditutup kembali setelah masa izin darurat berakhir.

Ia menjelaskan, sebelumnya TPA tersebut memperoleh izin darurat selama dua bulan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang berakhir pada 31 Januari 2026. Namun karena keterbatasan anggaran operasional, kegiatan di TPA sudah dihentikan lebih awal, yakni pada 17 Januari 2026. “TPA itu sudah dikenakan sanksi dan dihentikan. Kami tidak berani membuka kembali tanpa izin Menteri,” tegasnya.

Masalah izin dan anggaran menjadi kendala utama dalam pengoperasian TPA Regional Payakumbuh. Pemprov Sumbar tidak lagi mengalokasikan dana operasional untuk TPA Regional Payakumbuh karena terjadi pemotongan transfer daerah yang cukup signifikan. Selain itu, instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang ada masih bersifat sementara dan belum berfungsi optimal mencegah pencemaran.

Mendorong Pengelolaan Sampah Secara Mandiri

Menurut Tasliatul, TPA tersebut berpotensi digunakan kembali jika dilakukan penataan ulang, memenuhi baku mutu lingkungan, serta mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Namun secara umum, Pemprov Sumbar mendorong kabupaten/kota untuk mengelola sampah secara mandiri, termasuk membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). “Kita sudah sampaikan ke daerah agar mempersiapkan pengelolaan sampah secara mandiri. Tidak semua sampah harus berujung ke TPA. Pengurangan dari sumber dan pemilahan di rumah tangga harus diperkuat,” katanya.