Pembangunan Toilet Sekolah di Parepare Menuai Kontroversi
Pembangunan 21 unit toilet di sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian publik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Parepare mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,3 miliar untuk proyek ini. Dengan total dana tersebut, setiap toilet sekolah menelan biaya sekitar Rp166 juta, yang setara dengan harga rumah subsidi di wilayah Sulsel.
Salah satu sekolah yang menerima pembangunan fasilitas baru ini adalah SDN 3 Parepare di Jalan Veteran, Kecamatan Ujung. Dari pantauan di lokasi, toilet tersebut berukuran sekitar 4×4 meter dengan tinggi 3,5 meter, terdiri dari empat ruang di dalam satu bangunan. Kepala Dinas Dikbud Parepare, Makmur, menjelaskan bahwa pembangunan toilet sekolah merupakan bagian dari program sanitasi pendidikan tahun ini. Menurutnya, program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan nyaman bagi para siswa dan guru.
Program ini sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah (pemda) dalam meningkatkan fasilitas sanitasi dan kebersihan di lingkungan pendidikan. Makmur mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan toilet sekolah tersebut menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU). Menurutnya, anggaran Rp166 juta untuk pembangunan satu toilet sudah wajar karena toilet tersebut memiliki fasilitas yang inklusif seperti wastafel, kloset duduk, dan lain-lain.
Makmur menambahkan, pihaknya terus berupaya untuk memperbaiki seluruh fasilitas yang ada di sekolah Parepare, termasuk ruang kelas. Hanya saja, untuk rehabilitasi ruang kelas bisa dikerjakan menggunakan anggaran dari Kementerian langsung. “Kalau perbaikan kelas tidak bisa DAU. Tapi tahun depan itu sudah ada,” tutur Makmur. Ia juga menyatakan bahwa pihaknya telah membuat proposal ke Kementerian untuk mendapatkan anggaran perbaikan.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Parepare, Yusuf Lapanna menilai bahwa anggaran pembangunan toilet sekolah tersebut tidak masuk akal. Dia berencana memanggil Dikbud Parepare untuk menjelaskan pembangunan toilet sekolah tersebut. “Tidak masuk akal lah itu, masak satu toilet sekolah nilainya Rp166 juta. Itu sudah setara rumah subsidi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Parepare, Sappe, melakukan peninjauan toilet seharga rumah subsidi. Dari pantauan Tribun Timur, Sappe tiba di SDN 3 yang berada di Jalan Veteran, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sekitar pukul 13.00 WITA. Setibanya di sekolah, anggota dewan berambut gondrong tersebut langsung masuk toilet yang sedang dalam pembangunan. Sesekali, Sappe terlihat menggelengkan kepalanya, kemudian lanjut mengelilingi bangunan toilet senilai Rp165 juta tersebut.
Sappe mengatakan bahwa bangunan toilet yang senilai Rp165 juta sangat tidak masuk akal. Dia membandingkan nilai pembangunan toilet sekolah tersebut dengan bangunan rumah subsidi di Kota Parepare. “Kami tinjau pembangunan toilet dengan anggaran Rp165 juta, speknya yang kami lihat kelewatan,” katanya kepada wartawan. “Kalau rumah subsidi itu ada tanahnya ada bangunannya, sementara ini toilet hanya bangunannya Rp 165 juta, tidak masuk akal,” tambah Sappe.
Sappe mengungkapkan bahwa pihaknya sempat merestui anggaran pembangunan toilet Rp160 juta saat pembahasan. Namun, kata dia, yang disodorkan Dikbud Parepare saat itu adalah tiga bangunan toilet terpisah. “Kami kemarin merestui karena saat itu rencananya akan ada tiga bangunan yang terpisah, tidak satu seperti ini,” ungkap legislator partai PKS ini. Sappe mengutarakan bahwa pihaknya segera memanggil Dikbud Parepare untuk dimintai penjelasan mengenai pembangunan toilet sekolah mewah tersebut. Dia pun meminta proses pembangunan toilet sementara dihentikan sampai menunggu hasil rapat. “Iya dihentikan dulu, kita panggil Dinas untuk menjelaskan ini semua,” ucapnya.
Berikut daftar sekolah di Parepare yang mendapatkan anggaran pembangunan toilet:
- SDN 12: anggaran Rp 166,5 juta
- SDN 81: anggaran Rp 166,7 juta
- SDN 58: anggaran Rp 166,7 juta
- SDN 9: anggaran Rp 166,8 juta
- SDN 45: anggaran Rp 166,8 juta
- SDN 71: anggaran Rp 163,9 juta
- SDN 3: anggaran Rp 166,5 juta
- SDN 62: anggaran Rp 166,7 juta
- SDN 20: anggaran Rp 166,5 juta
- SDN 33: anggaran Rp 166,6 juta
- SDN 50: anggaran Rp 166,7 juta
- SDN 85: anggaran Rp 166,6 juta
- SDN 32: anggaran Rp 166,7 juta
- SMPN 6: anggaran Rp 165 juta
- SMPN 4: anggaran Rp 164,9 juta
- SMPN 10: anggaran Rp 165 juta
- SMPN 2: anggaran Rp 164,9 juta
- SMPN 13: anggaran Rp 164,9 juta
- SMPN 1: anggaran Rp 165,2 juta
- SMPN 12: anggaran Rp 165 juta
- SMPN 11: anggaran Rp 165 juta
