Penjelasan Mengenai Suku Anak Dalam dan Kondisi Mereka di Jambi
Kasus penculikan anak lintas provinsi yang melibatkan balita Makassar bernama Bilqis Ramadhany (4) yang ditemukan di kawasan Suku Anak Dalam di Mentawak, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, telah menjadi perbincangan publik. Wilayah Merangin dikenal sebagai tempat tinggal komunitas adat Orang Rimba atau Suku Anak Dalam. Temuan tersebut memicu berbagai tudingan dan stigma negatif di media sosial, seolah-olah kelompok masyarakat adat tersebut terlibat dalam aksi penculikan.
Ada banyak fakta terkait Suku Anak Dalam yang belum dipahami masyarakat umum. Dalam wawancara dengan antropolog dari Kelompok Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, Robert Aritonang, yang selama puluhan tahun berkecimpung dalam konservasi lingkungan dan pendampingan komunitas adat di Jambi serta wilayah Sumatera lainnya, beberapa hal penting diungkapkan.
Siapa Sebenarnya Suku Anak Dalam?
Istilah “Suku Anak Dalam” muncul sejak tahun 1970-an. Ini adalah sebutan umum untuk masyarakat adat di Jambi yang hidup di dalam hutan dan sangat bergantung pada sumber daya hutan. Secara etnis, ada tiga kelompok utama: Orang Rimba, Batin Sembilan, dan Talang Mamak. Yang disebut dalam pemberitaan baru-baru ini adalah kelompok Orang Rimba.
Mereka disebut demikian karena seluruh aspek kehidupan dan budaya mereka sangat terkait dengan hutan atau rimba. Perbedaan ketiga kelompok adat tersebut terletak pada pola hidup. Orang Rimba memiliki mobilitas tinggi, mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil membawa seluruh keluarga dan perlengkapan hidupnya. Sedangkan Batin Sembilan dan Talang Mamak biasanya berpindah untuk mencari sumber penghidupan, tetapi memiliki pangkalan tetap, semacam dusun di dalam hutan.
Pola Hidup Berpindah dan Perubahan Lingkungan
Pola hidup berpindah masih dijalankan hingga sekarang, meskipun semakin sulit. Dalam budaya mereka dikenal istilah “melangun”, yaitu berpindah tempat setiap kali ada anggota kelompok yang meninggal. Mereka meninggalkan lokasi itu karena dianggap tabu untuk tinggal di tempat kematian. Selain itu, ada juga “merayau”, yaitu berpindah karena alasan ekonomi, seperti saat musim buah jernang atau mencari satwa tertentu.
Namun kondisi ini dulu bisa dilakukan karena hutan masih luas. Sekarang, ketika hutan sudah banyak berubah menjadi perkebunan, cara hidup seperti itu makin sulit. Populasi Orang Rimba saat ini sekitar 5.500 jiwa yang tersebar di lima kabupaten, yaitu Batanghari, Sarolangun, Merangin, Tebo, dan Bungo. Sekitar 40 persen masih hidup di kawasan hutan, sementara 60 persen lainnya sudah tidak berhutan dan tinggal di sekitar perkebunan atau permukiman.
Perubahan Besar dalam Kehidupan Orang Rimba
Kelompok Sikar yang disebut-sebut dalam kasus penculikan anak Bilqis Ramadhany di Merangin termasuk dalam kelompok Orang Rimba. Mereka dulunya hidup di hutan, tetapi kini tinggal di sekitar areal perkebunan sawit PT SAL, hanya sekitar 500 meter dari pabrik. Dulu, wilayah itu adalah hutan, pada tahun 1980-an, namun kini sudah menjadi kawasan perkebunan.
Perubahan besar dalam pola hidup mereka terjadi karena habitat mereka hilang. Dulu, semua aspek kehidupan Orang Rimba bergantung pada hutan, dari berburu, mencari bahan makanan, hingga ritual adat. Sekarang, sumber hidup mereka berkurang. Virus babi membuat populasi babi hutan menurun drastis, sehingga sebagian dari mereka kini bertahan hidup dengan mengumpulkan berondolan sawit dari kebun perusahaan atau masyarakat sekitar untuk dijual.
Tekanan Sosial dan Stigma yang Muncul
Tekanan sosial terhadap Orang Rimba makin tinggi. Mereka hidup dalam posisi sangat marginal, terpinggirkan secara sosial dan ekonomi. Sebagian memang sudah mulai memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), tapi masih banyak kendala administrasi karena sifat hidup mereka yang berpindah-pindah. Memiliki dokumen kependudukan sangat penting agar mereka bisa mengakses layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
Stigma yang mengaitkan Orang Rimba dengan kasus penculikan anak ini merupakan bentuk salah paham publik. Kelompok seperti Orang Rimba justru sedang berada dalam posisi lemah. Mereka kehilangan hutan, kehilangan sumber hidup, dan kini malah disudutkan oleh tudingan yang belum tentu benar. Kita jangan sampai menghakimi kelompok yang sudah rentan.
Pendampingan dan Kondisi Pasca Pemberitaan
Warsi masih melakukan pendampingan terhadap kelompok tersebut, tapi terbatas. Kami tidak bisa menjangkau seluruh komunitas karena mereka tersebar di lima kabupaten. Namun, komunikasi tetap berjalan melalui fasilitator dan tokoh adat atau tumenggung di masing-masing wilayah.
Pasca pemberitaan ini, kondisi mereka dalam keadaan tertekan dan ketakutan. Setelah kasus ini mencuat, banyak masyarakat sekitar memandang mereka dengan curiga. Biasanya, dalam kondisi seperti ini, mereka akan memilih pindah ke tempat lain untuk menghindari tekanan sosial.
Pesan untuk Publik
Sebagai antropolog yang lebih dari 25 tahun mendampingi masyarakat adat di Jambi, pesan untuk publik adalah pertama, publik harus memahami bahwa Orang Rimba adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk hidup layak dan bermartabat. Mereka perlu dibantu, bukan disalahkan. Kedua, negara harus hadir lebih kuat, memastikan hak dasar mereka terpenuhi, yaitu pendidikan, kesehatan, pemukiman, dan pengakuan identitas hukum.
Orang Rimba adalah bagian dari warisan budaya bangsa yang mencerminkan keberagaman. Mereka bukan ancaman bagi masyarakat, melainkan bagian dari kekayaan budaya Indonesia yang perlu dihargai dan dilindungi.
