Jenepontoinfo.com – LONDON – India secara resmi melarang PNS menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) seperti Chatbot GPT juga DeepSeek pada waktu berkerja. Langkah ini diambil untuk melindungi data sensitif pemerintah dari prospek kebocoran atau penyalahgunaan.
Keputusan ini mencerminkan perasaan khawatir global terhadap keamanan data di pemanfaatan AI. Tidak semata-mata India, beberapa negara lain seperti Australia lalu Italia juga sudah pernah memberlakukan pembatasan terhadap DeepSeek sebab ketidakjelasan pada cara jaringan yang dimaksud mengatur data pengguna.
Dalam surat edaran yang digunakan dikonfirmasi oleh tiga pejabat kementerian keuangan India, pemerintah menegaskan bahwa penyelenggaraan alat Teknologi AI di dalam komputer kemudian perangkat kantor dapat membahayakan kerahasiaan dokumen.
“Telah ditetapkan bahwa perangkat Teknologi AI kemudian aplikasi mobile Kecerdasan Buatan (seperti ChatGPT, DeepSeek, serta lainnya) di area komputer serta perangkat kantor mengakibatkan risiko terhadap kerahasiaan data kemudian dokumen pemerintah,” ujar penasihat Kementerian Keuangan India, disitir dari Reuters.
Larangan ini tampaknya hanya sekali berlaku untuk perangkat yang mana digunakan pada pekerjaan resmi di area kementerian. Namun, belum ada kejelasan apakah aturan sejenis akan diterapkan pada kementerian lainnya.
Menariknya, kebijakan ini muncul di dalam sedang kunjungan ketua eksekutif OpenAI, Sam Altman, ke India. Hal ini semakin menyoroti dinamika global di regulasi AI, pada mana pemerintah berupaya menyeimbangkan faedah teknologi dengan keamanan data.
Bagaimana kebijakan ini akan berdampak pada adopsi Artificial Intelligence di area sektor pemerintahan India masih menjadi pertanyaan besar. Namun, langkah ini menunjukkan bahwa proteksi data tetap saja menjadi prioritas utama bagi pemerintah di area era digital ini.
