Jenepontoinfo.com – NEW YORK – Kehadiran DeepSeek membuat Amerika Serikat ketar-ketir, Negeri Paman Sam ingin sebelum sebesar TikTok DeepSeek harus secepatnya dibunuh.
Dua anggota DPR Amerika Serikat mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang program kecerdasan buatan China DeepSeek dari perangkat milik pemerintah AS, mirip dengan kebijakan yang tersebut telah lebih tinggi dulu berlaku untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah.
Anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer selama New Jersey, juga dari Partai Republik, Darin LaHood dari Illinois mengajukan “Rancangan Undang-Undang Larangan DeepSeek Pada Peralatan Pemerintah,” yang mana akan melarang pegawai pemerintah menggunakan perangkat lunak Kecerdasan Buatan selama China itu pada perangkat elektronik milik pemerintah.
Mereka logis bahwa Beijing miliki kemampuan untuk menggunakan program yang disebutkan untuk melakukan pemantauan dan juga menyebarkan misinformasi.
“Partai Komunis China sudah dengan sangat jelas menjelaskan bahwa merekan akan memanfaatkan segala cara yang mana merekan miliki untuk merusak keamanan nasional kita, menyebarkan disinformasi yang berbahaya, lalu menghimpun data tentang warga Amerika,” kata Gottheimer di pernyataan tertulis.
“Kita bukan dapat mengambil risiko Partai Komunis China menyusupi perangkat pejabat pemerintah kita kemudian membahayakan keamanan nasional kita.”
Usulan itu disampaikan setelahnya perusahaan perangkat lunak jika China itu pada Januari lalu mempublikasikan sebuah model Teknologi AI yang tersebut mempunyai kinerja yang tersebut bersaing dengan model-model Kecerdasan Buatan yang mana dikembangkan perusahaan-perusahaan Amerika seperti OpenAI, Meta, Alphabet dan juga lainnya.
Tahun lalu, Kongres lalu presiden AS, yang kala itu masih dijabat Joe Biden, menyetujui divestasi TikTok dari perusahaan induknya yang dimaksud berasal dari China, atau terancam dilarang di area seluruh AS. Kebijakan itu sekarang ini sedang ditangguhkan.
Presiden Donald Trump, yang tersebut mengajukan larangan TikTok pada masa pemerintahannya yang digunakan pertama, bulan lalu justru mengesahkan instruksi presiden untuk melanjutkan periode untuk menemukan solusi jangka panjang melawan hambatan yang disebutkan sebelum UU pelarangan TikTok harus diberlakukan.
