jenepontoinfo.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Australia telah menyetujui sebuah RUU yang akan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun untuk menggunakan media sosial. RUU ini kemudian diserahkan kepada Senat untuk disahkan menjadi undang-undang pertama di dunia.
RUU ini didukung oleh partai-partai besar dan akan memberikan denda hingga 50 juta dolar Australia bagi platform-platform seperti TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X, dan Instagram yang gagal mencegah anak-anak muda memiliki akun media sosial. Namun, beberapa LSM dan aktivis hak-hak digital mengecam langkah DPR ini.
Ketua “Digital Rights Watch” Lizzie O’Shea mengatakan bahwa meskipun menyadari risiko serius yang ditimbulkan oleh platform media sosial, dia tidak mendukung larangan tersebut. Sebanyak 15.000 pengajuan tertulis telah diajukan kepada DPR Australia sejak RUU ini dibahas intensif sejak Senin lalu (24/11), termasuk dari perusahaan-perusahaan teknologi raksasa.
X Corp., yang dimiliki oleh miliarder Elon Musk, mengatakan bahwa mereka memiliki “keprihatinan serius tentang keabsahan RUU tersebut” dan bahwa RUU ini tidak sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Sementara itu, Meta, yang memiliki Facebook dan Instagram, mengatakan bahwa RUU ini tidak sesuai dengan permintaan para orang tua di Australia yang menginginkan cara yang sederhana dan efektif untuk mengatur pengalaman online anak remaja mereka.
Jika RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang minggu ini, platform-platform tersebut akan diberikan waktu satu tahun untuk memikirkan bagaimana menerapkan pembatasan usia sebelum denda dan hukuman diberlakukan.
