Penetapan Tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo
KPK telah menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Status tersangka ini berdasarkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 19 Januari 2026.
Selain kasus jual-beli jabatan di desa, Sudewo juga ditetapkan sebagai tersangka atas keterlibatannya dalam dugaan korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa status Sudewo sebagai anggota Komisi V DPR RI memengaruhi penyelidikan tersebut.
Peran Sudewo dalam Proyek Kereta Api
Budi Prasetyo menyatakan bahwa Sudewo seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitranya, yakni Kemenhub, terutama mengenai proyek-proyek di kementerian tersebut. Namun, ada dugaan aliran uang dari proyek-proyek pembangunan di DJKA kepada Sudewo. Hal ini sudah terkonfirmasi dari sejumlah saksi yang diambil keterangannya oleh KPK.
Kilas Balik Kasus DJKA
Kasus proyek rel kereta api di DJKA bermula dari OTT yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub. Saat ini, BTP Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
KPK menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap dan enam pihak yang diduga sebagai penerima suap.
Pengungkapan Kasus Korupsi Rel Kereta Api
Pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dan perbaikan rel kereta diduga terjadi pada tahun anggaran 2021—2022 pada beberapa proyek. Di antaranya adalah proyek pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, serta proyek konstruksi dan supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa-Sumatera.
Dalam pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut diduga telah terjadi pengaturan pemenang pelaksana proyek oleh pihak-pihak tertentu melalui rekayasa sejak proses administrasi sampai penentuan pemenang tender.
Nama Sudewo Muncul dalam Sidang
Nama Sudewo muncul dalam persidangan Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jawa Tengah, 9 November 2023. Dalam sidang itu, jaksa menyampaikan jika KPK menyita uang dari Sudewo sekitar Rp 3 miliar. Jaksa Penuntut Umum KPK menunjukkan barang bukti foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.
Namun, Sudewo membantah hal tersebut. Dia membantah menerima uang sebanyak Rp 720 juta yang diserahkan pegawai PT Istana Putra Agung, serta Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan melalui stafnya yang bernama Nur Widayat.
Persidangan dan Keterlibatan Sudewo
Nama Sudewo pun kembali disinggung oleh eks Direktur Utama PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, di persidangan pada 16 November 2023. Dion mengaku memberikan suap kepada sejumlah pejabat di lingkungan DJKA agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek. Dion sempat menyebutkan tujuh nama yang membantu dia mendapatkan proyek di DJKA. Salah satunya adalah Sudewo.
KPK menyatakan Sudewo punya peran besar dalam pengadaan proyek pembangunan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan periode 2021-2022. Pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa peran Sudewo tidak hanya terbatas pada proyek Solo Balapan sampai Kadipiro.
Pemeriksaan dan Pembantahan Sudewo
KPK memeriksa Sudewo pada 27 Agustus 2025 lalu. Selepas diperiksa, Sudewo membantah menerima uang dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA. Dia menyatakan uang yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan pendapatannya sebagai anggota DPR RI.
Sudewo yang kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus itu mengatakan uang sebesar Rp 3 miliar tersebut sudah ia jelaskan kepada penyidik saat menjalani pemeriksaan dua tahun lalu. “Kalau soal uang itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu,” ucap Sudewo.
